Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Badan Gergizi Nasional (BGN) yang menonaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyiapan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ramses, penonaktifan ini merupakan tindakan yang tepat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disajikan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Ramses Sitorus menekankan bahwa dapur SPPG seharusnya berada dalam kondisi siap 100 persen sebelum dioperasikan. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur bangunan hingga ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
“Dapur SPPG itu harus sudah siap 100 persen. Bukan hanya bangunannya, tapi juga relawan dan tenaga ahli yang terlibat,” ujar Ramses dalam sebuah pernyataan yang diterima pada Selasa (14/4).
Ia menambahkan bahwa kesiapan tenaga ahli sangat krusial dalam operasional SPPG. Keberadaan ahli gizi, misalnya, sangat penting untuk memastikan bahwa menu MBG yang disiapkan memiliki kandungan gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang bayi. Ahli gizi bertanggung jawab merancang resep yang tidak hanya bergizi tetapi juga aman dan lezat bagi bayi.
Selain ahli gizi, Ramses juga menyoroti pentingnya peran akuntan dalam pengelolaan SPPG. Akuntan bertugas memastikan bahwa seluruh proses pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi berjalan efisien dan transparan. Pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah pemborosan dan memastikan keberlanjutan program penyediaan pangan ini.
“Tenaga ahli seperti ahli gizi, akuntan, dan lainnya itu harus ada. Mereka memastikan semuanya berjalan sesuai koridor yang benar, baik dari segi kualitas makanan maupun manajemennya,” tegas Ramses.
Ia berpendapat bahwa pelanggaran SOP yang terjadi menunjukkan adanya kelalaian dalam memastikan kesiapan seluruh elemen pendukung operasional SPPG.
Lebih lanjut, Ramses Sitorus mengapresiasi BGN yang sigap dalam mengambil tindakan tegas. Menurutnya, penonaktifan sementara ini bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan sebagai upaya perbaikan agar SPPG dapat beroperasi kembali dengan standar yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah di bidang pangan.
“Saya dukung langkah BGN. Ini adalah bentuk akuntabilitas dan komitmen BGN untuk memastikan program berjalan dengan baik dan benar. Ke depan, harus ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Ramses.
Ia berharap BGN dapat segera melakukan perbaikan dan evaluasi internal agar SPPG dapat segera beroperasi kembali dengan standar yang telah ditetapkan.
Penonaktifan SPPG ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi BGN dan seluruh pihak terkait untuk melakukan pembenahan sistem. Dengan kesiapan infrastruktur, SDM yang kompeten, dan kepatuhan terhadap SOP, penyediaan pangan yang berkualitas, terutama untuk bayi, dapat terjamin dan memberikan manfaat yang optimal bagi generasi penerus bangsa.
