Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara tegas membantah adanya isu yang beredar di masyarakat terkait pengadaan barang bernilai fantastis. Isu yang menyebutkan bahwa BGN mengadakan 32 ribu unit laptop serta peralatan makan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan total anggaran mencapai 4 triliun rupiah, dinilainya sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” tegas Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/4).
Dadan menjelaskan pengadaan barang memang dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan operasional MBG, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia merinci sepanjang 2025 pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh di bawah angka yang beredar di publik.
Selain soal perangkat komputer, Dadan juga merinci terkait anggaran untuk keperluan alat operasional lainnya. Ia menyebutkan bahwa untuk kebutuhan di 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pagu anggaran yang ditetapkan adalah sebesar 215 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan isu yang menyebutkan nilai mencapai triliunan rupiah hanya untuk pengadaan alat makan semata.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, turut angkat bicara dan mengutuk keras munculnya isu tersebut. Ia menilai bahwa informasi yang dilemparkan ke publik tersebut berasal dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, pemberitaan yang tidak akurat ini justru merugikan dan mengganggu jalannya program-program yang sedang digodok oleh pemerintah.
Ramses menilai, pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah orang-orang yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Mereka terus-menerus melempar isu negatif dan membesar-besarkan masalah untuk menjatuhkan berbagai program strategis yang sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal, program tersebut dirancang dengan perencanaan matang dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil.
“Kami sangat mengutuk keras oknum yang melempar isu tersebut. Mereka yang tidak ingin kemajuan bangsa ini, seenaknya membuat isu untuk menggiring opini publik yang salah. Padahal semua pengadaan dilakukan sesuai prosedur dan dengan angka yang wajar,” ujar Ramses Sitorus, Selasa (14/4). Ia menekankan bahwa upaya mendiskreditkan lembaga negara melalui hoaks adalah tindakan yang tidak terpuji.
Lebih lanjut, Ramses Sitorus meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menangani masalah ini. Ia berharap pihak berwenang dapat menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyebarkan berita bohong tersebut.
Tindakan tegas diperlukan agar tidak terus-menerus muncul isu-isu yang hanya bertujuan membuat gaduh di dunia maya dan memecah belah persepsi masyarakat.
Diharapkan dengan klarifikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu valid.
Pemerintah melalui BGN juga diharapkan tetap fokus menjalankan tugas dan programnya demi kepentingan bangsa, tanpa terganggu oleh gugatan opini yang tidak berdasar dan hanya mencari sensasi semata.
