Wow…. kasus pemerasan ijin tinggal warganegara asing capai ratusan Miliar, Ketum Antartika: Bukti Korupsi di Indonesia Masih Masif
Agus Supriadi 
JAKARTA, Antartika Media Indonesia — Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus menyatakan bahwa kasus pemerasan terhadap warga negara asing yang menyeret wakil menteri menjadi pengingat bahwa persoalan korupsi di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, setiap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dalam keterangannya, Ketum Antartika menilai bahwa praktik-praktik yang mengarah pada pemerasan, apabila terbukti melalui proses hukum yang berlaku, menunjukkan masih adanya celah pengawasan dalam sistem birokrasi. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada penindakan, tetapi juga harus menyentuh aspek pencegahan dan perbaikan tata kelola.
“Kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara asing ini menjadi alarm bagi semua pihak. Bahkan tidak tanggung-tanggung angkanya mencapai ratusan miliar selama 4 tahun, maka hal tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama,” ujar Ketum Antartika, Ramses Sitorus dalam pernyataannya, Senin (7/6).
Ia menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan lembaga pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Namun demikian, efektivitas pengawasan internal dan penerapan sanksi yang tegas dinilai tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
Menurut Ketum Antartika, citra Indonesia di mata dunia juga dapat terdampak apabila dugaan pelanggaran yang melibatkan pelayanan terhadap warga negara asing tidak ditangani secara transparan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh instansi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas aparatur, serta memanfaatkan teknologi guna meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Ketum Antartika menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, pelaporan terhadap dugaan pelanggaran harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang.
Di akhir pernyataannya, Ketum Antartika berharap kasus yang sedang menjadi perhatian publik tersebut dapat diusut secara tuntas dan objektif.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan merupakan kunci untuk menekan praktik korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih di Indonesia.
