BGN Dukung Anggaran Dipangkas Kemenkue, Ramses Sitorus: Efisiensi Diperlukan untuk Memperkuat Efektivitas dan Akurasi Belanja Negara
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sikap dukungannya terhadap langkah Kementerian Keuangan (Kemenkue) yang berencana melakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga di tahun anggaran mendatang. Kebijakan penyesuaian alokasi dana ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI, Ramses Sitorus. Menurutnya, langkah efisiensi ini bukan sekadar upaya penghematan, melainkan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas dan akurasi penggunaan uang negara agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ramses Sitorus menilai, dalam kondisi dinamika ekonomi nasional dan global yang terus berubah, kedisiplinan fiskal menjadi hal yang mutlak harus diterapkan. Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkue, dengan tetap menjaga fungsi utama setiap lembaga, dipandang sebagai cara cerdas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas, bukan terbuang pada pos-pos yang kurang mendesak atau kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi pembangunan nasional.
“Kami sangat mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam melakukan pemangkasan dan penataan ulang anggaran. Ini bukan berarti mengurangi tanggung jawab negara, melainkan menyaring kembali apa yang menjadi kebutuhan pokok dan apa yang masih bisa ditekan biayanya. Efisiensi seperti ini sangat kami butuhkan saat ini untuk memperkuat efektivitas dan akurasi belanja negara, sehingga tidak ada lagi pemborosan atau penggunaan anggaran yang tumpang tindih antar program,” ungkap Ramses saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (30/5).
Khususnya bagi Badan Gizi Nasional yang memiliki tugas berat dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat dan penyaluran bantuan pangan, dukungan terhadap efisiensi anggaran menjadi bukti keseriusan lembaga tersebut dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. BGN memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian alokasi, program-program utama seperti intervensi gizi spesifik dan pemberian bantuan pangan tetap berjalan lancar dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memperbaiki sistem distribusi agar lebih hemat biaya namun tetap berkualitas.
Menurut Ramses, salah satu masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara di masa lalu adalah masih adanya belanja yang kurang akurat, di mana anggaran terserap besar namun hasil yang dirasakan masyarakat belum maksimal. Melalui kebijakan pemangkasan ini, diharapkan setiap kementerian dan lembaga terdorong untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh aktivitas dan program kerjanya. Fokus harus dialihkan dari sekadar menghabiskan anggaran, menjadi bagaimana menghasilkan keluaran dan dampak yang sebesar-besarnya dengan biaya yang paling efisien.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa akurasi belanja negara sangat berkaitan erat dengan ketepatan data dan perencanaan. Pemangkasan anggaran akan memaksa setiap instansi untuk lebih teliti dan terukur dalam merencanakan kebutuhan, menghilangkan pos-pos belanja yang bersifat seremonial atau administratif berlebihan, serta memusatkan perhatian pada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan transformasi manajemen logistik dan penyaluran bantuan yang selama ini juga didorongnya agar lebih transparan dan terukur.
“Efisiensi adalah kunci agar belanja negara tidak hanya besar nilainya, tetapi juga kuat dampaknya. Jika ada anggaran yang tidak terserap dengan baik atau penggunaannya tidak akurat, sebaiknya dikembalikan atau dialihkan ke sektor yang lebih krusial, seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kami melihat langkah Kemenkue dan dukungan dari BGN ini sebagai langkah maju menuju tata kelola keuangan negara yang lebih bersih, ramping, dan bermanfaat langsung bagi rakyat,” tambah Ramses.
Lebih jauh, Ramses berjanji bahwa DPR RI melalui Komisi IV akan terus melakukan pengawasan ketat agar kebijakan pemangkasan ini tidak justru melumpuhkan kinerja lembaga, melainkan memacu peningkatan kinerja. Sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif diperlukan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Tujuannya tunggal, yaitu menjaga keberlanjutan fiskal negara sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.
Pihak Kementerian Keuangan sendiri menyebutkan bahwa hasil dari efisiensi dan pemangkasan anggaran ini akan dikumpulkan kembali untuk dialihkan mendanai program-program prioritas nasional yang memiliki dampak pengganda tinggi terhadap perekonomian. Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang terus digalakkan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang ramping, cepat, dan berorientasi pada hasil.
