Terapkan Efisiensi Distribusi MBG, Ramses Sitorus Dukung BGN Sistem Bundling Dihentikan
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Langkah strategis peningkatan efisiensi dan pemerataan pasokan pangan nasional kembali digulirkan pemerintah melalui perbaikan mekanisme penyaluran bantuan pangan. Salah satu poin penting yang kini menjadi sorotan utama adalah rencana penghentian sistem pengemasan gabungan atau bundling dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BGN). Anggota Komisi IV DPR RI, Ramses Sitorus, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan ini, sejalan dengan upaya penerapan efisiensi distribusi yang dijalankan oleh Perumahan Bulog Melalui Mitra Grup (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Ramses Sitorus, sistem bundling yang selama ini diterapkan dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar, mulai dari pembatasan pilihan penerima manfaat hingga potensi peningkatan biaya logistik yang tidak perlu. Dalam sistem tersebut, beberapa jenis komoditas pangan dikemas dan disalurkan secara bersamaan dalam satu paket, sehingga sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil maupun pola konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Hal ini juga dinilai mempersulit proses pengawasan kualitas barang sebelum sampai ke tangan masyarakat.
“Kami sangat mendukung langkah penghentian sistem bundling ini. Praktik ini dirasakan kurang efektif dan tidak efisien, baik dari sisi biaya maupun ketepatan sasaran. Dengan dihentikannya sistem ini, penyaluran bantuan pangan diharapkan menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata warga. Langkah ini juga sejalan dengan transformasi manajemen distribusi yang sedang dilakukan MBG agar penyaluran lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” ujar Ramses saat diwawancarai di gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (30/5).
Penerapan efisiensi distribusi yang digalakkan MBG menjadi kunci utama dalam memperbaiki kinerja rantai pasok pangan nasional. Melalui pola kerja sama terintegrasi dengan mitra kerja di tingkat daerah, MBG berupaya memangkas jalur distribusi yang berbelit, menekan biaya transportasi, serta menjamin ketersediaan stok yang aman di gudang-gudang penyalur. Ramses menegaskan, dengan sistem distribusi yang lebih ramping dan terukur, penyaluran BGN tanpa sistem bundling akan jauh lebih mudah dipantau dan dikendalikan kualitasnya.
Selain masalah efisiensi biaya, Ramses juga menyoroti aspek pemerataan dan ketersediaan stok. Di bawah sistem bundling, sering kali terjadi penumpukan salah satu jenis komoditas sementara kebutuhan jenis lain tidak terpenuhi karena terikat dalam satu paket pengiriman. Dengan pemisahan penyaluran setiap komoditas, pemerintah dapat lebih leluasa mengatur prioritas pasokan sesuai dengan kondisi geografis maupun ketersediaan panen di masing-masing wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap perubahan mekanisme ini juga dapat menekan risiko kerusakan barang dalam perjalanan. Pengemasan terpisah memungkinkan penanganan yang lebih spesifik sesuai karakteristik setiap bahan pangan, sehingga kualitas beras, telur, maupun bahan pokok lainnya tetap terjaga hingga diterima oleh masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan dan gizi masyarakat penerima bantuan.
“Tujuan akhirnya satu, yaitu agar bantuan pangan ini benar-benar bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan ini, kami berharap MBG semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, serta mekanisme BGN semakin transparan dan akuntabel. Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya agar perubahan ini membawa dampak positif nyata bagi ketahanan pangan nasional kita,” tegas Ramses Sitorus menutup pernyataannya.
Rencana penghentian sistem bundling ini saat ini sedang dalam tahap penyusunan aturan teknis pelaksanaan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Perum Bulog dan MBG. Diharapkan, mekanisme baru ini sudah dapat diterapkan secara penuh pada awal semester kedua tahun 2026 mendatang, guna meningkatkan kualitas layanan pangan bagi jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
