Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menanggapi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah membekukan operasional ribuan dapur Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar tindakan pengawasan atau penegakan aturan, melainkan momen penting bagi seluruh pengelola dapur untuk melakukan evaluasi mendasar dan berbenah diri demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.
Kebijakan pembekuan ini dilakukan setelah ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian dalam pengelolaan, standar higienitas, hingga kualitas gizi makanan yang disajikan.
Ramses menegaskan bahwa keberadaan dapur SPPG merupakan tulang punggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setiap dapur yang dibangun dan dioperasikan memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman, sehat, dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan negara.
Oleh karena itu, ketika ribuan dapur harus dibekukan karena berbagai kekurangan, hal ini menjadi sinyal keras bahwa masih banyak aspek yang harus diperbaiki agar tujuan utama program ini dapat tercapai sepenuhnya.
“Keputusan BGN untuk membekukan ribuan dapur ini harus dilihat sebagai langkah perbaikan, bukan sekadar sanksi. Ini adalah kesempatan bagi para pengelola, pengurus, dan seluruh pihak yang terlibat untuk duduk bersama, meninjau kembali seluruh proses kerja, mulai dari pemilihan bahan baku, cara pengolahan, kebersihan peralatan, hingga sistem penyaluran ke sekolah-sekolah. Evaluasi menyeluruh ini mutlak diperlukan agar kesalahan atau kekurangan yang terjadi tidak terulang kembali,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangan persnya, Selasa (2/6).
Menurut pantauan Antartika, alasan utama pembekuan dapur-dapur tersebut bervariasi, mulai dari ketidakpatuhan terhadap standar resep gizi, kondisi sanitasi yang kurang memadai, manajemen stok bahan pangan yang buruk, hingga masalah administrasi dan pelaporan yang tidak rapi.
Ramses menyoroti bahwa hal-hal mendasar seperti kebersihan dan ketepatan nutrisi adalah syarat mutlak yang tidak boleh dikompromikan sedikit pun, mengingat penerima manfaat utamanya adalah anak-anak usia sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Lebih lanjut, Ramses mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program MBG sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan di tingkat dapur. Ketika ditemukan banyak dapur yang tidak memenuhi syarat, maka kepercayaan publik pun berisiko tergerus.
Oleh karena itu, proses pembenahan yang dilakukan harus menyentuh seluruh aspek operasional, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyempurnaan sistem pengawasan internal, serta penerapan standar operasional prosedur yang lebih ketat dan terukur.
Antartika juga mendorong agar BGN tidak hanya berhenti pada pembekuan, tetapi juga memberikan pendampingan teknis yang intensif kepada dapur-dapur yang bermasalah agar dapat segera memenuhi syarat dan kembali beroperasi.
Ramses berharap, setelah masa evaluasi dan pembenahan ini selesai, kinerja seluruh dapur SPPG di Indonesia akan meningkat drastis. Pelayanan harus menjadi lebih cepat, makanan yang disajikan lebih lezat dan bergizi seimbang, serta keamanan pangan terjamin sepenuhnya demi kesehatan jutaan anak bangsa.
“Negara telah menyiapkan sumber daya yang besar demi program ini. Tugas kita semua adalah memastikan sumber daya tersebut dikelola dengan baik, benar, dan tepat sasaran. Ribuan dapur yang sedang dievaluasi ini harus bangkit dan berubah menjadi lebih baik. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk memberikan pelayanan terbaik, karena apa yang kita lakukan di dapur-dapur ini adalah investasi langsung bagi masa depan generasi Indonesia,” tegas Ramses.
Sebagai penutup, Ramses kembali menegaskan komitmen Antartika untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat paling bawah.
Ia berharap, langkah evaluasi dan pembenahan yang sedang berjalan ini dapat melahirkan sistem pelayanan dapur SPPG yang kokoh, profesional, dan berintegritas tinggi, sehingga manfaat gizi yang diharapkan dapat dirasakan secara merata dan berkualitas oleh seluruh penerima manfaat di seluruh pelosok negeri.