Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika menilai kebijakan larangan bagi pegawai BGN untuk mengelola dapur MBG merupakan langkah yang tepat dalam menjaga tata kelola program agar berjalan lebih profesional dan transparan. Menurutnya, pemisahan peran antara unsur pelaksana kebijakan dan pengelola operasional di lapangan sangat penting untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan.
Dalam keterangannya, Ketum Antartika menyampaikan bahwa sebuah program berskala besar membutuhkan sistem yang jelas agar pelaksanaan di lapangan dapat berlangsung efektif.
Ia menegaskan bahwa pengawasan, pengambilan kebijakan, dan pengelolaan operasional sebaiknya dijalankan oleh pihak yang berbeda agar mekanisme kontrol dapat berjalan optimal.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan membatasi peran individu tertentu, melainkan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Dengan adanya pembagian tugas yang tegas, setiap pihak dapat fokus menjalankan tanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing.
“Dapur MBG memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan proses penyediaan makanan yang harus memenuhi standar kualitas, kebersihan, serta ketepatan distribusi. Oleh sebab itu, pengelolaannya memerlukan sistem yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya, Selasa (16/6).
Selain itu, ia juga menilai bahwa keterlibatan pihak-pihak independen atau mitra pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan pangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, program dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Ia berharap seluruh pihak dapat melihat kebijakan tersebut dari sudut pandang penguatan sistem, bukan sebagai pembatasan peran kelembagaan. Menurutnya, tujuan utama yang perlu menjadi perhatian bersama adalah memastikan program dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pengamat juga menilai bahwa pemisahan fungsi dalam pelaksanaan program pemerintah menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik.
Dengan sistem yang lebih terstruktur, risiko konflik kepentingan dapat diminimalkan dan tingkat kepercayaan publik terhadap program dapat terus ditingkatkan.
Ke depan, Ketum Antartika berharap implementasi kebijakan tersebut disertai pengawasan yang konsisten serta evaluasi berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan dan tantangan yang muncul di lapangan.
