Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Organisasi Antartika menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang pegawainya memiliki atau mengelola dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga integritas program sekaligus mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.
Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus menilai bahwa program MBG merupakan salah satu program yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Menurutnya, larangan bagi pegawai BGN untuk memiliki atau mengelola dapur MBG merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
“Dengan adanya aturan tersebut, pegawai dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana maupun pengawas program tanpa terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan,” ungkap Ramses Sitorus dalam keterangannya, Selasa (16/6).
Ketum Antartika menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan serta menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Karena itu, langkah pencegahan yang dilakukan sejak awal dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah muncul persoalan di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting bagi keberhasilan setiap program pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya komitmen kuat dalam menjaga integritas dan transparansi, maka dukungan terhadap program akan semakin meningkat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan Program MBG dalam jangka panjang.
Selain itu, Antartika berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh bagi berbagai lembaga dan instansi lain yang mengelola program-program strategis nasional. Penerapan aturan yang jelas terkait potensi konflik kepentingan diyakini mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, mitra penyedia layanan, hingga masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Menutup keterangannya, Ketua Umum Antartika menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah BGN dalam memperkuat tata kelola Program MBG. Ia optimistis kebijakan tersebut akan membantu memastikan program berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut.
