Ketum Antartika Apresiasi Pemerintah yang Menyatakan Gaji di Bawah Rp8 Juta Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan sebagai bagian dari kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memahami kondisi ekonomi yang dihadapi sebagian besar masyarakat saat ini.
Ramses mengatakan bahwa penetapan kategori tersebut dapat menjadi dasar yang lebih tepat dalam merumuskan berbagai program bantuan sosial, subsidi, maupun kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mengapresiasi pemerintah yang secara realistis melihat kondisi ekonomi masyarakat. Dengan mengategorikan penghasilan di bawah Rp8 juta sebagai kelompok berpenghasilan rendah, pemerintah menunjukkan kepekaan terhadap meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan masyarakat,” ujar Ramses dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga biaya transportasi yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuat daya beli sebagian masyarakat mengalami tekanan.
Ramses menilai bahwa ukuran kesejahteraan tidak dapat dilihat hanya dari besarnya pendapatan nominal, tetapi juga harus mempertimbangkan pengeluaran rumah tangga yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis pada kondisi riil masyarakat dinilai lebih tepat sasaran.
Ia berharap pengelompokan tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan dukungan agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Selain itu, Ramses juga mendorong pemerintah untuk terus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya bantuan sosial, tetapi juga peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Karena itu, penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM harus terus menjadi prioritas,” katanya.
Menurut Ramses, berbagai program prioritas pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hilirisasi industri, serta pembangunan sektor pertanian dan perikanan berpotensi menciptakan efek ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Ia optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat kecil, pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu terus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pengakuan terhadap kondisi riil masyarakat merupakan langkah awal yang baik. Selanjutnya, kebijakan yang lahir harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat, terutama mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tegasnya.
Ramses menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
