Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, meminta pihak kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait beredarnya informasi mengenai sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang disebut menerima sejumlah uang setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ramses, klarifikasi dari aparat penegak hukum sangat penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi dan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Ia menilai, setiap informasi yang telah menjadi perhatian publik perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami meminta pihak kepolisian menjelaskan secara terang kepada masyarakat mengenai informasi yang beredar terkait mahasiswa UBK yang disebut menerima uang usai menemui Wakil Presiden Gibran. Penjelasan yang jelas diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi yang dapat menyesatkan publik,” kata Ramses Sitorus dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Ia menegaskan bahwa apabila memang terdapat proses hukum atau penyelidikan terkait peristiwa tersebut, maka seluruh fakta harus disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang valid. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ramses juga mengingatkan agar semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia menilai tidak boleh ada pihak yang langsung dihakimi sebelum adanya penjelasan resmi dari aparat maupun hasil proses hukum yang sah.
“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, klarifikasi dari pihak berwenang menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ramses mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi. Menurutnya, penjelasan yang objektif dan transparan akan membantu meredam polemik serta menjaga stabilitas sosial dan politik.
Ia berharap kepolisian dapat memberikan keterangan yang komprehensif mengenai kronologi, status penanganan, serta fakta-fakta yang telah ditemukan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami persoalan secara utuh dan tidak terjebak dalam narasi yang belum tentu benar.
Ramses menambahkan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa, harus dijaga dari berbagai bentuk politisasi maupun stigma yang tidak berdasar. Oleh sebab itu, setiap informasi yang menyangkut mahasiswa perlu ditangani secara hati-hati dan profesional.
Menurutnya, apabila memang tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita semua menginginkan kepastian dan kejelasan. Karena itu, kami berharap kepolisian dapat segera memberikan penjelasan resmi sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi yang dapat memecah belah masyarakat,” tegasnya.
Ramses menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Menurutnya, sikap bijak dan menghormati proses hukum merupakan langkah terbaik dalam menjaga suasana yang kondusif di tengah masyarakat.