Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA) dan Ketua Umum Relawan Antartika Sahabat Prabowo Gibran 08 (ASPRAGI 08), Ramses Sitorus, mengecam laporan yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam kategori tertentu selama masa kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo. Menurut Ramses, informasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan patut diduga sebagai informasi bohong yang menyesatkan dunia.
“Sebagai organisasi yang mengklaim dirinya sebagai pelopor pelaporan investigasi, OCCRP justru bekerja tidak profesional. Mereka seharusnya memahami tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada publik global, bukan malah membuat klaim tanpa bukti akurat yang hanya menimbulkan kegaduhan,” ujar Ramses dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (7/1).
Ramses menjelaskan bahwa peringkat yang diberikan oleh OCCRP terhadap Indonesia, yang disebut-sebut berada di posisi ketiga, sangat tidak masuk akal jika merujuk pada data resmi dari berbagai lembaga internasional. “Kami memandang klaim ini sebagai bentuk upaya untuk merusak citra Indonesia di mata dunia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang telah bekerja keras membawa perubahan signifikan bagi bangsa,” tegas Ramses.
Ia menilai OCCRP tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi menciptakan persepsi negatif yang dapat berdampak buruk pada reputasi Indonesia di kancah internasional. “Mereka seharusnya memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Ketika sebuah laporan dikeluarkan tanpa data pendukung yang kredibel, itu sama saja dengan menyebarkan fitnah kepada bangsa,” tambahnya.
Sebagai Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak mudah percaya pada laporan-laporan seperti ini. Ia juga meminta pemerintah dan media nasional untuk melawan narasi yang tidak benar yang datang dari pihak-pihak asing. “Kita harus lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari sumber yang diragukan kredibilitasnya. Jangan biarkan informasi seperti ini memecah belah atau merusak kepercayaan kita terhadap kepemimpinan nasional,” jelas Ramses.
Ramses mendesak OCCRP untuk memberikan klarifikasi resmi terkait laporan tersebut, sekaligus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas informasi yang dianggap menyesatkan. “Jika OCCRP ingin tetap dianggap sebagai lembaga yang kredibel, mereka harus berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Jangan sampai nama mereka tercoreng karena ketidakprofesionalan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Ramses mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang telah menunjukkan komitmen besar dalam membangun bangsa, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, maupun pemberantasan korupsi. “Kami di ANTARTIKA akan terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga nama baik Indonesia di mata dunia dan melawan segala bentuk disinformasi yang merugikan bangsa,” pungkas Ramses. (Red)