Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika Group, Ramses Sitorus, menyayangkan adanya pihak-pihak yang terus berupaya mengganggu kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, upaya tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap program-program pemerintah.
Belum lama ini, beredar luas di masyarakat sebuah undangan bimbingan teknis (bimtek) SPPG 2026 yang ditujukan kepada para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Informasi tersebut menyebar melalui berbagai platform digital dan menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak terkait keabsahannya.
“Informasi yang sengaja disebarluaskan oleh pihak tidak bertanggung jawab tersebut memiliki tujuan tertentu, yakni menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Ia menilai, narasi yang dibangun dari informasi palsu itu dapat mengganggu fokus publik terhadap program prioritas pemerintah,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya, Senin (4/5).
Ramses menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar tersebut merupakan bentuk hoaks yang sengaja dirancang untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pemenuhan gizi nasional.
Ramses juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau membagikan informasi yang beredar di media sosial maupun platform komunikasi lainnya.
Sementara itu, pihak BGN dalam rilis resminya telah memberikan klarifikasi bahwa undangan bimtek SPPG 2026 yang beredar tersebut adalah tidak benar. BGN menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
BGN juga mengimbau seluruh pengelola SPPG dan masyarakat luas untuk hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman serta menjaga kelancaran pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Dengan adanya kejadian ini, Ramses Sitorus berharap semua pihak dapat bersama-sama menjaga kondusivitas informasi di ruang publik.
“Dukungan terhadap program pemerintah harus diiringi dengan sikap kritis, namun tetap berdasarkan fakta dan data yang valid, demi keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tutupnya.
