Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perihal mencabut hak guna usaha (HGU) atas lahan seluas 50 hektar di kawasan Bogor, Jawa Barat terhadap PT Adikarya Properti.
Mediaantartika.id
3 min read
Jakarta, 7 Januari 2025 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menjadi sorotan setelah memutuskan perkara sengketa Hukum Administrasi Negara (HAN) yang melibatkan pihak pemerintah dan seorang pengusaha properti ternama. Kasus ini mencakup gugatan atas keputusan administratif yang dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula ketika PT Adi Karya Properti mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). SK tersebut mencabut hak guna usaha (HGU) atas lahan seluas 50 hektar di kawasan Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Pengusaha properti tersebut menganggap bahwa pencabutan HGU tidak dilakukan sesuai prosedur hukum dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mereka juga menuduh bahwa proses pencabutan tersebut sarat kepentingan politik dan melanggar prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Tuntutan Penggugat
Dalam gugatannya, PT Adi Karya Properti menuntut:
- Pembatalan SK Menteri ATR/BPN yang mencabut HGU mereka.
- Pemulihan hak atas tanah yang telah dicabut.
- Ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp500 miliar akibat kerugian yang diderita perusahaan.
Mereka berargumen bahwa keputusan administratif tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 53 yang mengatur tentang keputusan yang melanggar AUPB.
Pembelaan Tergugat
Pihak Kementerian ATR/BPN, sebagai tergugat, menyatakan bahwa pencabutan HGU dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka menyebutkan bahwa PT Adi Karya Properti telah melanggar ketentuan dalam perjanjian HGU dengan tidak memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya selama lebih dari lima tahun.
Dalam pembelaannya, tergugat juga menyatakan bahwa pencabutan HGU merupakan bagian dari upaya reformasi agraria yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kepentingan masyarakat.
Proses Persidangan
Persidangan yang berlangsung selama enam bulan ini melibatkan berbagai saksi ahli di bidang hukum administrasi negara, agraria, dan ekonomi. Saksi ahli penggugat menekankan bahwa pencabutan HGU seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan tidak diskriminatif.
Sebaliknya, saksi ahli tergugat menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam mengambil keputusan demi kepentingan umum, selama tidak melanggar hukum.
Pertimbangan Hakim
Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa keputusan Menteri ATR/BPN tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi beberapa unsur penting dalam AUPB, seperti asas keterbukaan dan kepastian hukum.
Hakim menemukan bahwa:
- Tidak ada pemberitahuan resmi kepada PT Adi Karya Properti sebelum pencabutan HGU dilakukan.
- Keputusan tersebut tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang cukup untuk membuktikan pelanggaran oleh penggugat.
- Ada indikasi konflik kepentingan dalam proses penerbitan SK tersebut.
Putusan Pengadilan
Majelis hakim memutuskan untuk:
- Membatalkan SK Menteri ATR/BPN yang mencabut HGU PT Adi Karya Properti.
- Memerintahkan tergugat untuk memulihkan hak HGU penggugat dalam waktu 30 hari.
- Mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp100 miliar.
Ketua majelis hakim, Sri Wahyuni, SH, MH, menyatakan, “Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap pengambilan keputusan administratif.”
Reaksi Para Pihak
Pihak PT Adi Karya Properti menyambut baik putusan tersebut dan menganggapnya sebagai kemenangan atas keadilan. “Kami berharap pemerintah dapat lebih transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya di masa depan,” kata kuasa hukum penggugat, Budi Santoso.
Sebaliknya, pihak Kementerian ATR/BPN mengungkapkan kekecewaan terhadap putusan tersebut dan berencana untuk mengajukan banding. “Kami menghormati putusan pengadilan, namun kami yakin bahwa pencabutan HGU ini sudah sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar juru bicara kementerian.
Dampak Putusan
Putusan ini menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Para pakar hukum menilai bahwa keputusan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan AUPB dalam proses pengambilan keputusan administratif.
Sebagai implikasi, pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat maupun pelaku usaha. Putusan ini juga memperkuat peran pengadilan dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah.
Penutup
Kasus ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak individu. Dengan adanya putusan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam tata kelola negara.
Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel.
