Ketum Antartika Minta Kasus TKA Kementerian Ketenagakerjaan Diusut Tuntas: Sudah Ada Saksi, Tak Satu pun Jadi Tersangka

Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya segera menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) di bawah lingkup Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta).

Menurut Ramses, berdasarkan informasi yang diterimanya, kasus tersebut telah menyeret sebanyak 86 orang saksi. Namun anehnya, hingga saat ini belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. “Ini bukan kasus kecil. Informasinya, uang ratusan miliar rupiah sudah dikembalikan, tapi tidak ada tersangka. Ini jelas janggal dan perlu dibuka ke publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramses juga menyoroti kejanggalan dalam penempatan jabatan usai pemeriksaan KPK berlangsung. Ia menyebut bahwa pejabat Dirjen yang sebelumnya diperiksa justru kini diturunkan jabatannya menjadi Staf Ahli. “Kami mencium ada aroma pengalihan isu dan pengamanan internal di balik mutasi ini. Publik berhak tahu alasan sesungguhnya,” ungkapnya.

Ramses menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar tidak mandek di tengah jalan. Ia menyebut bahwa kasus TKA yang berkaitan dengan pungutan dan penempatan tenaga kerja ini bukan hanya soal administrasi, melainkan sudah masuk ke ranah dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Kalau uang sudah dikembalikan, artinya sudah ada indikasi kerugian negara. Lalu kenapa belum ada proses pidana? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab KPK dan Kejaksaan,” tambah Ramses. Ia juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberi perhatian khusus terhadap penegakan hukum di Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebagai aktivis sosial dan pengawas anggaran publik, Ramses menyatakan ANTARTIKA siap memberikan dukungan data dan investigasi tambahan jika dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. “Kami tidak akan tinggal diam. Ini soal keadilan dan integritas negara,” ujarnya. (Red)