Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19 Oktober 2026), untuk membahas perkembangan terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengevaluasi langkah penanggulangan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kualitas udara.
Salah satu pejabat yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut dipanggil untuk mengikuti pembahasan bersama Presiden. Agenda tersebut difokuskan pada perkembangan penanganan karhutla dan langkah lanjutan yang perlu dilakukan pemerintah.
Sebelum bertemu Presiden, Menko Polkam Dudung Abdurachman telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut rencananya dilaporkan kepada Prabowo sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar untuk menentukan kebijakan lanjutan dalam penanganan karhutla.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan. Dalam pertemuan di Istana, pemerintah diharapkan dapat memperoleh arahan lebih lanjut mengenai langkah konkret untuk mempercepat penanganan kebakaran, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan upaya pengendalian berjalan efektif.
Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Pada rapat terbatas sebelumnya, pemerintah juga menyoroti kebakaran di sejumlah kawasan prioritas, termasuk lahan gambut dan kawasan hutan. Kondisi lahan gambut yang kering dapat membuat api lebih sulit dipadamkan karena kebakaran berpotensi merambat hingga ke lapisan bawah permukaan tanah.
Keterlibatan Menteri Dalam Negeri dinilai penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gubernur, bupati, wali kota, serta perangkat daerah terkait memiliki peran strategis dalam mendukung operasi pemadaman, menyiapkan kebutuhan petugas di lapangan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan mengantisipasi dampak kebakaran terhadap aktivitas warga.
Penanganan karhutla juga membutuhkan kerja bersama antara TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), petugas pemadam kebakaran hutan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain pemadaman, langkah pencegahan seperti patroli kawasan rawan, pemantauan titik api, pengelolaan tata air lahan gambut, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran perlu terus diperkuat.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman saat api sudah membesar, tetapi juga mengutamakan pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, kesiapan personel dan peralatan, serta perlindungan masyarakat dari paparan asap menjadi bagian penting dari penanganan yang menyeluruh.
Melalui pertemuan tersebut, publik menantikan langkah konkret dan hasil evaluasi pemerintah dalam mengendalikan karhutla. Kecepatan respons, keterbukaan informasi mengenai perkembangan kebakaran, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan dampak kebakaran terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan.
