Jakarta, Antartika Media Indonesia – Langkah Istana Kepresidenan melakukan sterilisasi terhadap lingkar inti Presiden Prabowo Subianto pascaterungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal mendapat perhatian Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara merupakan persoalan serius yang mencoreng kehormatan bangsa dan memperlihatkan betapa pentingnya penguatan sistem keamanan negara.
Ramses menyampaikan bahwa keamanan Presiden bukan sekadar persoalan pengamanan pribadi seorang kepala pemerintahan. Presiden merupakan simbol negara sekaligus pemegang mandat konstitusional yang menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, setiap ancaman terhadap keamanan fisik maupun kerahasiaan informasi Kepala Negara harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan.
Menurut Ramses, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti melalui proses hukum, peristiwa itu merupakan tindakan yang sangat memalukan. Bagaimana mungkin informasi yang berkaitan dengan pimpinan tertinggi negara dapat menjadi sasaran tindakan ilegal? Ia menilai kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh institusi negara agar tidak lengah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia.
“Ini sangat memalukan bagi bangsa sendiri apabila benar ada pihak yang melakukan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara. Presiden harus mendapatkan perlindungan maksimal. Keamanan informasi negara tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan siapa pun,” menurut Ramses Sitorus, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan bahwa sterilisasi terhadap lingkungan kerja Presiden telah berjalan. Ia menyebut pemeriksaan terhadap seluruh personel yang bekerja di lingkungan Istana, baik aparatur sipil negara maupun tenaga profesional, merupakan bagian dari prosedur yang biasa dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Rabu (18/11/2026).
Desakan penguatan keamanan itu juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso. Ia meminta Kementerian Sekretariat Negara mengevaluasi personel yang berada di lingkar inti Presiden, terutama apabila terdapat pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang tengah disorot dalam kasus penyadapan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mencegah kemungkinan infiltrasi dan menjaga keamanan Presiden serta kebijakan pemerintahan.
Ramses mengapresiasi langkah evaluasi dan sterilisasi yang dilakukan Istana. Namun, menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya bersifat administratif. Pengamanan harus mencakup sistem perlindungan informasi, perangkat komunikasi, akses terhadap dokumen strategis, serta prosedur pemeriksaan personel yang bekerja di lingkungan kepresidenan.
Ia juga menekankan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat harus berjalan objektif dan tidak tebang pilih. Jangan sampai penanganan perkara berhenti pada individu tertentu tanpa mengungkap secara menyeluruh bagaimana dugaan penyadapan itu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat pihak lain yang ikut terlibat.
Lebih jauh, Ramses mengingatkan bahwa keamanan Presiden berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Informasi strategis yang berada di lingkungan Kepala Negara dapat menyangkut pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan kebijakan penting lainnya. Apabila informasi tersebut diperoleh atau digunakan secara ilegal, dampaknya berpotensi meluas dan merugikan kepentingan bangsa.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik penyusupan dan penyadapan ilegal. Semua harus diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jangan ada perlindungan karena jabatan, kedekatan, ataupun kekuasaan,” tegas Ramses.
Ramses berharap peristiwa ini menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem keamanan Istana. Menurutnya, menjaga Presiden bukan hanya tugas satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur negara yang memiliki kewenangan dalam perlindungan kepala pemerintahan dan pengamanan informasi strategis.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kehormatan bangsa harus dijaga melalui institusi yang kuat, aparat yang berintegritas, dan penegakan hukum yang berani. Indonesia tidak boleh membiarkan dugaan pelanggaran serius terhadap keamanan Kepala Negara berlalu tanpa pengungkapan yang terang dan pertanggungjawaban yang jelas.