Jakarta, Antartika Media Indonesia – Penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi perhatian publik. Aturan yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan internal institusi kepolisian. Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menyambut perubahan tersebut dengan harapan agar penegakan etik dan profesionalisme Polri semakin kuat.
Ramses menilai pembaruan aturan kode etik harus menjadi langkah nyata untuk membangun institusi kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui slogan atau pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan tegas terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026. Salah satu perubahan penting adalah mekanisme kehadiran terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang kini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Perubahan lainnya menyangkut komposisi majelis sidang etik. Anggota KKEP kini dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar. Ketentuan ini membuka ruang agar proses pemeriksaan etik tetap dapat berjalan meskipun terduga pelanggar memiliki pangkat tinggi.
Ramses menilai perubahan tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan tidak ada anggota Polri yang kebal terhadap proses pemeriksaan etik. Pangkat dan jabatan, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan aturan. Setiap anggota harus memiliki kedudukan yang setara dalam proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini harus menjadi momentum pembenahan Polri. Jangan sampai aturan hanya berubah di atas kertas, tetapi praktik penegakan etiknya tetap sama. Profesionalisme harus dibuktikan dengan keberanian menindak pelanggaran tanpa melihat pangkat dan jabatan,” demikian pandangan Ketua Umum Antartika, Kamis (19/11/2026).
Selain perubahan mekanisme sidang, Perpol tersebut juga mengatur sejumlah aspek lain, termasuk audit investigasi, batas waktu penempatan di tempat khusus, persyaratan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), serta pembatasan pihak yang dapat mengajukan banding. Secara keseluruhan, terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan baru tersebut.
Ramses mengingatkan bahwa perubahan regulasi harus diikuti pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang konsisten. Proses pemeriksaan etik harus berjalan objektif, memberikan kesempatan pembelaan kepada terduga pelanggar, serta menghasilkan keputusan yang didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum. Transparansi juga penting agar masyarakat dapat menilai bahwa penegakan disiplin internal benar-benar dilakukan secara adil.
Penerbitan Perpol ini juga menjadi perhatian karena salah satu pertimbangan utamanya berkaitan dengan rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri telah menjelaskan bahwa penyesuaian aturan tersebut mengakomodasi mekanisme persidangan, termasuk kemungkinan anggota majelis berpangkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Menurut Ramses, perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian harus ditangani dengan standar pemeriksaan yang sama seperti perkara anggota lainnya. Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan istimewa atau upaya melindungi pihak tertentu. Justru, penanganan perkara yang menjadi perhatian publik harus menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada perubahan aturan sidang etik. Pembenahan harus menyentuh budaya organisasi, kualitas pelayanan kepada masyarakat, pengawasan terhadap anggota, serta keberanian institusi menindak penyalahgunaan kewenangan. Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum.
“Rakyat membutuhkan Polri yang profesional, bersih, dan dipercaya. Siapa pun yang melanggar harus diproses secara objektif. Jangan ada impunitas, jangan ada tebang pilih. Inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa institusi Polri benar-benar serius melakukan pembenahan,” tegas Ramses.
Ramses berharap Kapolri Suyudi Ario Seto dapat menjadikan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sebagai pijakan untuk memperkuat reformasi internal kepolisian. Baginya, keberhasilan perubahan regulasi bukan diukur dari banyaknya pasal yang direvisi, melainkan dari meningkatnya integritas aparat, tegaknya keadilan, dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.