Ketum Antartika: Terbongkarnya Kasus di BGN dan Imigrasi Menunjukkan Korupsi Masih Menjamur di Indonesia
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Terbongkarnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi perhatian berbagai kalangan. Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, menilai terungkapnya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia.
Menurut Ramses, berbagai upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum patut diapresiasi. Namun, munculnya sejumlah kasus besar dalam berbagai sektor menunjukkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang diduga melakukan tindakan koruptif.
“Terbongkarnya kasus-kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum menunjukkan bahwa korupsi masih menjamur di Indonesia. Ini menjadi alarm bagi seluruh lembaga negara untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang baik,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya, Jumat (5/6).
Ia mengatakan, praktik korupsi umumnya terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut membuka ruang bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan negara.
Ramses menilai bahwa keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus korupsi harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Menurutnya, langkah penindakan harus dibarengi dengan upaya pencegahan yang lebih efektif agar praktik serupa tidak terus berulang.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.
“Masih banyak celah yang dimainkan oleh mereka yang diduga melakukan korupsi. Karena itu, pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat. Teknologi digital juga perlu dimanfaatkan untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan,” katanya.
Menurut Ramses, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Budaya antikorupsi harus terus ditanamkan sejak dini agar integritas menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia berharap pengungkapan kasus-kasus yang saat ini sedang berjalan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat terus terjaga dan pembangunan nasional dapat berjalan secara lebih efektif.
Di akhir pernyataannya, Ramses mengajak seluruh pihak untuk mendukung proses hukum yang berlangsung serta menghormati asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
