Jakarta, Antartika Media Indonesia – Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Pengesahan bersejarah ini mendapat perhatian dan apresiasi dari Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus.
Ramses Sitorus menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses panjang pembahasan regulasi tersebut. Secara khusus, ia menyoroti peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai ikut mengawal percepatan pembahasan hingga RUU tersebut akhirnya memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.
Menurut Ramses, lahirnya undang-undang ini menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara membutuhkan instrumen hukum yang mampu membantu melacak, mengamankan, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum, sehingga kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelakunya.
Ia menilai, perjuangan selama 18 tahun menunjukkan bahwa pembentukan regulasi strategis membutuhkan konsistensi, kemauan politik, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja bersama. Karena itu, pengesahan undang-undang ini patut diapresiasi, sekaligus menjadi awal dari pekerjaan besar dalam memastikan aturan tersebut benar-benar efektif diterapkan.
Dalam proses pembahasannya, Sufmi Dasco Ahmad mendapat apresiasi dari pimpinan Komisi III DPR karena dinilai mengawal ketat proses legislasi. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sebelumnya menyampaikan bahwa Dasco meminta agar pembahasan dipercepat sejak Agustus 2025, termasuk mendorong rapat dengar pendapat umum tetap dilaksanakan meskipun DPR sedang memasuki masa reses.
Ramses juga memberikan perhatian terhadap proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU tersebut. Komisi III DPR tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, pakar, akademisi, organisasi, serta berbagai elemen lainnya. Hal ini dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan undang-undang perampasan aset harus menjadi instrumen yang berpihak pada kepentingan publik. Aset hasil tindak pidana harus dapat ditangani melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, sehingga pemulihan kerugian negara maupun hak-hak korban dapat diupayakan secara optimal.
Namun, Ramses mengingatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Mekanisme perampasan aset wajib memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang adil, pengawasan yang kuat, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi justru membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Ia berharap aparat penegak hukum nantinya menjalankan aturan tersebut secara profesional dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum harus menyasar aset yang benar-benar berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan pembuktian dan prosedur yang sah, tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kekuatan politik seseorang.
Ramses menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini tidak boleh berhenti sebagai pencapaian politik atau sekadar catatan sejarah legislasi. Pemerintah dan seluruh lembaga terkait harus memastikan aturan pelaksana, kelembagaan pengelola aset, serta sistem pengawasan dapat berjalan secara efektif agar tujuan undang-undang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini merupakan langkah penting dalam perjuangan melawan korupsi. Kami mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad dan seluruh pihak yang telah mengawal proses panjang ini. Namun, yang paling penting sekarang adalah bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih,” demikian pesan Ramses Sitorus yang diterima awak media, Kamis (19/11/2026). Ramses berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi titik awal penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan regulasi ini pada akhirnya harus diukur dari keberanian menindak kejahatan, kemampuan memulihkan aset hasil tindak pidana, perlindungan hak masyarakat, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.