Jakarta, Antartika Media Indonesia – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, yang menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah ancaman bagi negara mendapat perhatian dari Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus. Ia menyampaikan dukungannya terhadap pandangan tersebut dan menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Ramses menilai bahwa pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi terhadap kebijakan publik. Menurutnya, kritik bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan bagian dari kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga harus tercermin dalam keberanian masyarakat menyampaikan pendapat, kebebasan pers, keterbukaan informasi, serta kesediaan pemerintah menerima masukan dari berbagai elemen bangsa.
“Kalau masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah, jangan langsung dianggap sebagai ancaman. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa. Pemerintah justru harus menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan,” jelas Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus penyataannya kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, sikap Menko Polkam Dudung Abdurachman yang mengakui hak masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pesan penting bagi seluruh penyelenggara negara. Aparatur pemerintah dan institusi negara diharapkan memiliki perspektif yang sama bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Ramses juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempersempit ruang kebebasan masyarakat. Negara memang berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi pada saat yang sama harus menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia menilai, salah satu ukuran demokrasi yang sehat adalah kemampuan pemerintah menerima kritik tanpa harus memandangnya sebagai serangan terhadap kekuasaan. Bahkan, kritik yang disampaikan secara terbuka dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga kebijakan sosial.
Lebih lanjut, Ramses meminta aparat penegak hukum agar tetap profesional, objektif, dan proporsional dalam menyikapi berbagai bentuk penyampaian pendapat. Jangan sampai masyarakat merasa takut menyampaikan kritik karena khawatir pendapatnya akan berujung pada persoalan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan karena perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kritik hendaknya disampaikan dengan argumentasi yang jelas dan tidak disertai kekerasan, hasutan, fitnah, maupun penyebaran informasi bohong yang dapat merugikan masyarakat dan memecah persatuan bangsa.
Dalam konteks tersebut, Ramses menilai pesan Menko Polkam tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat perlu menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Persatuan tidak berarti seluruh masyarakat harus memiliki pandangan yang sama terhadap pemerintah. Justru, perbedaan pendapat yang dikelola secara dewasa merupakan bagian dari kekuatan demokrasi.
Ia berharap pemerintah terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, akademisi, aktivis, dan kalangan pers. Ruang dialog harus diperkuat agar berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan melalui mekanisme demokratis, bukan melalui pembatasan aspirasi.
“Demokrasi harus dijaga bersama. Pemerintah harus siap mendengar kritik, masyarakat harus bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, dan aparat harus menjamin hak konstitusional warga negara. Jangan sampai kritik dianggap musuh, karena kritik yang sehat justru dapat membantu negara menjadi lebih baik,” Tegasnya.
Ramses menegaskan bahwa demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu melindungi perbedaan pendapat, menghormati kebebasan berekspresi, serta tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.