Yayasan “Calo MBG” Ditertibkan, Ketua Umum Antartika: Menjaga Integritas Program Presiden Prabowo
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menertibkan yayasan yang diduga menjadi calo dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ramses, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ramses menilai, penertiban terhadap yayasan yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya perlu dilakukan demi memastikan program MBG terlaksana secara transparan, profesional, dan tepat sasaran. Ia berpandangan bahwa keberadaan pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan dari pelaksanaan program pemerintah berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama program tersebut.
“Kami sangat mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono dalam menertibkan yayasan yang diduga menjadi calo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)”, ungkap Ramses Sitorus dalam keterangannya, Senin (19/10/2026) di Jakarta.
Menurut Ramses, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Karena itu, pelaksanaannya harus mendapatkan pengawasan yang serius agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Ia menegaskan bahwa langkah Kepala BGN dalam melakukan pembenahan terhadap yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG patut didukung selama dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penertiban tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap pihak yang terlibat menjalankan tugas sesuai peran dan kewenangannya.
Ramses juga menyoroti pentingnya membedakan yayasan yang benar-benar memiliki komitmen dalam mendukung program MBG dengan pihak yang diduga hanya menjadikan program tersebut sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurutnya, yayasan yang terlibat harus memiliki kesiapan, kemampuan, serta komitmen untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
“BGN harus bisa menverifikasi data yayasan mana yang memang memiliki komitmen dalam menyukseskan program MBG dengan yayasan yang hanya mencari keuntungan dari program ini”, tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pembenahan tata kelola program MBG merupakan hal yang wajar dalam proses pelaksanaan kebijakan berskala nasional. Evaluasi dan pengawasan diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun menghambat kinerja pemerintah.
Ramses berharap BGN dapat terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG, termasuk yayasan dan mitra pelaksana. Ia juga mendorong agar proses seleksi dan evaluasi mitra dilakukan secara objektif, dengan mengutamakan kapasitas, integritas, serta kemampuan dalam memenuhi standar pelaksanaan program.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki semangat yang sama untuk mendukung agenda pemerintah, bukan justru memanfaatkan program tersebut demi kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Ramses menegaskan bahwa dukungan terhadap langkah Kepala BGN merupakan bagian dari komitmen untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap upaya penertiban dapat memperkuat tata kelola MBG, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan program tersebut berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya pengawasan dan pembenahan yang berkelanjutan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya. Ramses menilai, seluruh pihak perlu mengedepankan kepentingan masyarakat dan keberhasilan program nasional, sehingga pelaksanaan MBG dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
