Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu indikator penting dalam melihat respons publik terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah. Berdasarkan angka survei yang menjadi acuan pemberitaan ini, sebanyak 65 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi peserta didik sekaligus mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Menurut Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus kehadiran MBG dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan bergizi. Program tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Capaian kepuasan publik sebesar 65 persen, sebagaimana angka yang menjadi acuan pemberitaan ini, dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan berbagai program prioritas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meski demikian, tingkat kepuasan masyarakat perlu terus dijaga melalui pelaksanaan kebijakan yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan”, ungkap Ramses Sitorus dalam keterangan, Minggu (18/10/2026) di Jakarta.
Lebih lanjut dirinya negaskan, program MBG sendiri masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Kualitas bahan pangan, standar keamanan makanan, pemenuhan kebutuhan gizi, ketepatan distribusi, serta kepatuhan seluruh pengelola dapur terhadap prosedur operasional harus menjadi perhatian utama agar manfaat program benar-benar diterima oleh para penerima manfaat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses perbaikan. Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG sebaiknya ditindaklanjuti melalui evaluasi yang objektif dan langkah korektif yang terukur. Dengan demikian, perbaikan program dapat dilakukan tanpa mengabaikan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga oleh kualitas makanan yang disajikan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, mitra penyelenggara, sekolah, tenaga pelaksana, serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo perlu menjadi motivasi untuk memperkuat kinerja pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas program-program prioritas. MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek melalui pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
