Jakarta, Antartika Media Indonesia – Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Perubahan metode penyajian ini dinilai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga makanan tetap segar, serta mengurangi sisa makanan di lingkungan sekolah.
Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menyampaikan dukungan terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengembangkan sistem penyajian MBG secara prasmanan. Ia mendorong agar pelaksanaan uji coba tersebut disertai peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang konsisten, khususnya di daerah.
“Keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan. Kualitas menu, kebersihan, ketepatan waktu penyajian, serta kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat juga harus menjadi perhatian utama,” tegas Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
BGN sendiri telah mengembangkan model penyajian prasmanan melalui uji coba di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa metode tersebut bertujuan menghadirkan makanan yang lebih hangat dan segar, sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi.
Pada 17 November 2026, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono menyampaikan bahwa penerapan MBG prasmanan direncanakan dimulai dari dua SPPG di setiap kabupaten/kota. Apabila pelaksanaannya berjalan baik, penerapan metode tersebut akan diperluas secara bertahap.
Sejumlah daerah juga telah menjalankan uji coba metode tersebut. Di Kota Batam, Kepulauan Riau, misalnya, uji coba di SD Negeri 006 Batu Aji berlangsung pada 9–20 November 2026. Pelaksanaan awal melibatkan siswa kelas 6A dan 6C, dengan perhatian khusus pada suhu makanan dan waktu tunggu sebelum dikonsumsi.
Dalam pelaksanaannya, BGN menekankan bahwa sistem prasmanan membutuhkan kesiapan dapur, sekolah, tenaga pelaksana, serta pelatihan yang memadai. Standar gizi dan takaran makanan tetap harus dipenuhi. Penerapan metode ini juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena SPPG perlu memperoleh izin dan verifikasi dari BGN.
Ramses berpandangan, penguatan pelayanan di daerah harus menjadi bagian penting dari evaluasi program. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis, fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pelaksana, dan kebutuhan penerima manfaat yang berbeda. Karena itu, kebijakan penerapan prasmanan perlu disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah tanpa mengurangi standar pelayanan nasional.
Ia juga mendorong agar BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, pengelola SPPG, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan proses penyajian berjalan tertib, makanan memenuhi standar kebersihan, dan keluhan penerima manfaat dapat ditangani dengan cepat.
Selain meningkatkan kualitas makanan, metode prasmanan berpotensi memberikan pengalaman edukatif bagi siswa. Anak-anak dapat belajar mengambil makanan sesuai kebutuhan, mengenal variasi menu bergizi, serta membangun kebiasaan tidak membuang makanan. Namun, pendampingan guru dan tenaga sekolah tetap diperlukan agar pelaksanaannya berjalan aman dan teratur.
“Bagi ANTARTIKA, program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Oleh sebab itu, setiap inovasi pelayanan perlu disertai evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh daerah,” tambahnya.
Dengan uji coba dan evaluasi yang tepat, sistem prasmanan diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan model pelayanan MBG yang lebih efektif. Dukungan masyarakat dan pengawasan bersama juga diperlukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan, memenuhi standar gizi, serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata.