Jakarta, Antartika Media Indonesia – Persoalan perpajakan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi perhatian. Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menilai suara dan keluhan pelaku UMKM harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian UMKM.
“Aspirasi para pelaku usaha kecil perlu didengar agar kebijakan perpajakan tidak menimbulkan kebingungan maupun beban yang tidak sesuai dengan kemampuan usaha mereka,” jelas Ramses Sitorus dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyatakan kesediaan Kementerian UMKM untuk menjembatani pelaku usaha yang mengalami persoalan perpajakan di daerah. Sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada UMKM sekaligus memastikan hak pelaku usaha atas fasilitas perpajakan dapat terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Ramses Sitorus berpandangan bahwa komitmen membuka ruang pengaduan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurut sudut pandang yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, pemerintah tidak boleh mengabaikan keluhan pedagang kecil, pengusaha rumahan, maupun pelaku UMKM yang menghadapi persoalan administrasi dan pemahaman aturan pajak.
Ramses juga menilai pentingnya koordinasi antara Kementerian UMKM dengan Direktorat Jenderal Pajak serta pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang baik, persoalan yang dialami pelaku usaha dapat ditelusuri dan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.
Maman Abdurrahman pada 3 November 2026 menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan skema PPh final sebesar 0,5 persen. Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai isu pajak terhadap pedagang kecil.
Maman juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengejar pedagang kecil seperti pemilik warung makan, tukang pijat, maupun usaha pangkas rambut yang omzetnya berada di bawah batas pembebasan pajak tersebut. Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan kesalahan administrasi dalam kasus petugas pajak yang mendatangi sejumlah warteg.
Bagi Ramses, informasi mengenai aturan perpajakan harus disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Tidak semua pelaku UMKM memiliki akses terhadap konsultan pajak atau tenaga administrasi yang memahami regulasi. Karena itu, sosialisasi langsung hingga tingkat daerah sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan fasilitas perpajakan yang tersedia.
“Selain sosialisasi, saluran pengaduan juga harus mudah diakses dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Pelaku usaha perlu mengetahui ke mana harus menyampaikan keluhan, dokumen apa yang perlu disiapkan, serta bagaimana memperoleh jawaban atas persoalan yang mereka hadapi,” tambahnya.
Kementerian UMKM diharapkan dapat berperan sebagai penghubung yang efektif antara pelaku usaha dengan instansi perpajakan. Setiap aduan perlu dicatat, diverifikasi, dan diteruskan kepada pihak berwenang agar tidak berhenti sebatas penerimaan laporan. Dengan demikian, kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha di lapangan.
Di sisi lain, fasilitas perpajakan juga harus dimanfaatkan sesuai ketentuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif yang diperuntukkan bagi UMKM benar-benar diterima oleh usaha yang berhak, sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pelaku usaha berskala besar yang berupaya memecah badan usaha untuk memperoleh fasilitas pajak.
Ramses menilai keseimbangan antara kewajiban pajak dan perlindungan UMKM sangat penting. Negara tetap membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan usaha, kepastian hukum, dan keadilan bagi pelaku ekonomi kecil.
Dengan terbukanya ruang pengaduan dan koordinasi antarlembaga, persoalan perpajakan diharapkan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan transparan. Aspirasi pelaku UMKM harus menjadi bahan evaluasi pemerintah agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.