Jakarta, Antartika Media Indonesia – Komitmen Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk menjembatani keluhan pelaku usaha terkait persoalan perpajakan mendapat perhatian Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aspirasi pelaku UMKM mendapat perhatian dan memperoleh solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menegaskan bahwa kementeriannya siap menjadi penghubung bagi pelaku UMKM yang menghadapi persoalan perpajakan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan pada 5 Agustus 2026. Maman menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM, termasuk memastikan hak mereka atas fasilitas perpajakan terpenuhi.
Menurut Maman, apabila terdapat pelaku usaha di daerah yang mengalami persoalan terkait pengenaan pajak, mereka dapat menyampaikan keluhan kepada Kementerian UMKM untuk dibantu menjembatani penyelesaiannya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku usaha kecil agar dapat terus mengembangkan bisnisnya.
Maman juga menjelaskan bahwa pelaku UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun memperoleh fasilitas tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan fasilitas PPh final sebesar 0,5 persen.
Penjelasan mengenai fasilitas perpajakan tersebut kembali disampaikan Maman pada 3 November 2026, menyusul munculnya kekhawatiran masyarakat terkait isu pemungutan pajak terhadap pedagang kecil. Ia menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah batas Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
Maman juga mengingatkan agar fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah dimanfaatkan secara tepat. Ia menyoroti praktik sebagian pengusaha bermodal besar yang diduga memecah badan usaha untuk tetap menikmati fasilitas pajak yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria.
Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menilai kesiapan Menteri UMKM menjembatani pengaduan pajak merupakan bentuk perhatian terhadap aspirasi para pelaku usaha. Menurut pandangan tersebut, pemerintah perlu hadir ketika pelaku UMKM menghadapi kendala administratif maupun persoalan dalam memahami ketentuan perpajakan.
“Pelaku UMKM membutuhkan kepastian dan pendampingan agar tidak salah memahami kewajiban maupun fasilitas perpajakan yang tersedia. Informasi mengenai aturan pajak harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, terutama bagi pengusaha mikro yang belum memiliki tenaga administrasi atau konsultan perpajakan,” jelas Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, penyelesaian pengaduan dari daerah perlu dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan komunikasi yang baik, persoalan yang dialami pelaku usaha dapat ditelusuri sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara wajib pajak dan petugas di lapangan.
Bagi ANTARTIKA, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan kemampuan dan kategori usaha. Pelaku usaha yang berhak memperoleh insentif harus mendapatkan fasilitas tersebut, sementara kewajiban pajak bagi usaha yang telah memenuhi ketentuan tetap dijalankan sesuai peraturan.
Ramses juga mendorong agar pemerintah memperkuat sosialisasi perpajakan hingga tingkat kabupaten dan kota. Pendampingan langsung, saluran pengaduan yang mudah diakses, serta tindak lanjut yang jelas akan membantu pelaku usaha memperoleh kepastian ketika menghadapi persoalan perpajakan.
Dengan adanya komitmen Kementerian UMKM untuk menjembatani pengaduan, diharapkan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha semakin baik. Perlindungan terhadap UMKM bukan hanya menyangkut kemudahan perizinan dan akses pembiayaan, tetapi juga kepastian dalam memperoleh hak serta menjalankan kewajiban perpajakan.
Pada akhirnya, keberpihakan terhadap UMKM perlu diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, kebijakan yang adil, dan penyelesaian persoalan secara transparan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pelaku UMKM semakin percaya diri untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.