Jakarta, Antartika Media Indonesia – Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah unggahan di media sosial yang mengaitkannya dengan isu judi online (judol), doxing, hingga intimidasi. Menanggapi polemik tersebut, Ketum ANTARTIKA mengingatkan pentingnya menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya fitnah, kabar bohong, dan tuduhan tanpa dasar yang jelas.
Polemik ini mencuat setelah Dasco menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosialnya pada Rabu, 18 November 2026. Ia membantah tuduhan yang menghubungkan dirinya dengan praktik judi online maupun tindakan penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin. Dasco juga menyebut pengaitan namanya dengan isu-isu tersebut bukan kali pertama terjadi.
Dalam keterangannya, Dasco menjelaskan bahwa pemberitaan salah satu media yang menjadi rujukan perbincangan tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Ia juga menyoroti unggahan pihak lain yang secara langsung mencatut namanya berdasarkan penafsiran terhadap pemberitaan tersebut. Terkait unggahan itu, Dasco menyatakan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya.
Dasco turut membantah tuduhan doxing dan intimidasi. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, tuduhan serupa telah berulang kali diarahkan kepadanya setiap kali muncul persoalan yang menjadi perhatian publik. Ia pun berharap persoalan ini dapat diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Sementara itu Ketum ANTARTIKA, Ramses Sitorus mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital harus disertai tanggung jawab. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, tetapi kritik harus dibangun berdasarkan fakta, bukan melalui tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.
“Penyebaran fitnah dan hoaks dapat menimbulkan dampak serius. Bukan hanya merugikan nama baik seseorang, informasi yang menyesatkan juga berpotensi memecah belah masyarakat, memicu konflik, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokrasi,” jelas Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
Ketum ANTARTIKA juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membagikan informasi yang beredar di media sosial. Setiap kabar yang menyangkut seseorang, terlebih berkaitan dengan dugaan tindak pidana, perlu diperiksa sumber dan konteksnya. Publik sebaiknya membedakan antara fakta, opini, dugaan, dan kesimpulan yang belum didukung bukti.
Isu doxing juga perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut perlindungan data dan privasi seseorang. Penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat membawa risiko terhadap keselamatan dan keamanan pihak yang menjadi sasaran. Karena itu, masyarakat diimbau tidak ikut menyebarluaskan data pribadi maupun konten yang berpotensi mengarah pada intimidasi.
Di sisi lain, proses klarifikasi dan penegakan hukum harus berjalan secara objektif serta tidak tebang pilih. Setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri laporan dan bukti secara profesional, tanpa tekanan maupun prasangka.
Polemik yang menyeret nama Dasco menjadi pengingat bahwa ruang digital membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab bersama. Kebebasan berbicara tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyebarkan tuduhan sembarangan, sementara upaya meluruskan informasi juga tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang disampaikan secara sah.
Pada akhirnya, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta tidak menjadikan media sosial sebagai ruang penghakiman. Informasi yang benar harus diperjuangkan, sedangkan fitnah dan hoaks harus dilawan melalui literasi digital, klarifikasi, dan penegakan hukum yang adil.