Jakarta, Antartika Media Indonesia – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru setelah berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana makar. Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik karena perkara ini turut menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, dalam pokok pandangan yang diangkat pada pemberitaan ini mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Perkembangan perkara tersebut disampaikan Mabes Polri pada 17 November 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan ilegal telah masuk tahap penyidikan. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami konstruksi perkara tersebut.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Namun, Kapolri juga menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri. Temuan mengenai penyadapan ilegal dan akses ilegal tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan bahwa tindak pidana makar telah terjadi.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, sejumlah perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan ini membuat penanganan kasus menjadi sorotan luas, mengingat dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden serta sejumlah tokoh politik dan pejabat lainnya. Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait tetap harus diuji berdasarkan alat bukti dan proses peradilan.
Ramses Sitorus, menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa proses penyelidikan dan penyidikan berjalan berdasarkan fakta, bukan tekanan politik, kepentingan kelompok, ataupun opini yang berkembang di tengah masyarakat.
“Perkara yang menyangkut institusi kepolisian harus ditangani dengan standar profesionalisme yang tinggi. Aparat penegak hukum dituntut menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” jelas Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
Selain transparansi, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi. Status seseorang dalam proses hukum tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti. Penyidik perlu menguraikan secara terang peran masing-masing pihak, rangkaian peristiwa, tujuan tindakan yang diduga dilakukan, serta bukti yang mendukung penerapan pasal-pasal yang disangkakan.
Publik juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perbedaan antara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, penghilangan dokumen elektronik, dan dugaan makar. Masing-masing memiliki unsur hukum yang harus dibuktikan. Karena itu, penyidik tidak boleh mencampuradukkan dugaan tindak pidana yang berbeda tanpa pembuktian yang memadai.
Di tengah besarnya perhatian masyarakat, Polri diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik melalui penanganan perkara yang objektif dan akuntabel. Keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kerahasiaan materi penyidikan yang belum dapat disampaikan kepada publik.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen reformasi dan profesionalisme institusi kepolisian. Penegakan hukum yang transparan bukan hanya diperlukan untuk mengungkap perkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak.
Masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara adil, independen, dan berlandaskan bukti. Pada akhirnya, dugaan makar dalam perkara penyadapan ilegal tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Desakan agar penanganannya transparan patut menjadi perhatian, sehingga pengungkapan perkara tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.