Jakarta, Antartika Media Indonesia – Program Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Program ini tidak hanya diarahkan untuk membentuk lembaga koperasi, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat, memperluas akses ekonomi, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menilai sinergi 18 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Pembangunan ekonomi desa tidak dapat berjalan optimal apabila setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas,” ungkap Ketua Umum Antartika, Rabu (18/11/2026).
Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki landasan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut mendorong keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan serta penguatan koperasi di seluruh Indonesia.
Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa program ini merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Ramses Sitorus memandang keterlibatan 18 kementerian dan lembaga harus diwujudkan dalam kerja nyata. Setiap instansi perlu menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan gerai dan pergudangan, pembiayaan, perizinan, pendampingan usaha, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat membantu memperpendek rantai distribusi barang dan hasil produksi masyarakat. Koperasi juga berpotensi menjadi mitra pemasaran bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Juli 2026 melaporkan bahwa hingga 19 Juli 2026 sebanyak 83.381 koperasi telah berbadan hukum, 80.977 memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.786 telah mengantongi Nomor Induk Berusaha. Pada periode yang sama, 16.868 gerai telah selesai dibangun dan 18.521 gerai masih dalam proses pembangunan.
Selain menjadi pusat kegiatan perdagangan, KDKMP dirancang untuk mendukung berbagai layanan masyarakat. Layanan yang direncanakan antara lain toko kebutuhan pokok, simpan pinjam, apotek dan klinik desa, pergudangan, penyimpanan dingin atau cold storage, layanan perbankan, serta penyaluran pupuk bersubsidi dan LPG sesuai ketentuan.
Menurut Ramses, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau bangunan gerai yang selesai. Hal yang lebih penting adalah kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha secara sehat, transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawasan tata kelola harus menjadi perhatian. Pengelola koperasi perlu memiliki kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, pengembangan usaha, serta pemahaman mengenai kebutuhan pasar. Pendampingan yang berkelanjutan juga diperlukan agar koperasi tidak berhenti beroperasi setelah pembentukan kelembagaan dan pembangunan fasilitas.
Sinergi lintas kementerian juga harus disertai keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat setempat. Potensi ekonomi setiap wilayah berbeda-beda, sehingga jenis usaha koperasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Dengan pendekatan tersebut, koperasi dapat tumbuh berdasarkan kekuatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjalankan pola usaha yang seragam.
Ramses menilai kolaborasi 18 kementerian dan lembaga merupakan faktor penting untuk memastikan program berjalan terintegrasi. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, serta memastikan dukungan pemerintah benar-benar sampai kepada koperasi dan masyarakat desa.