Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian dan keberatan dari sejumlah mitra serta relawan yang selama ini terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ratusan mitra dan relawan dikabarkan menyampaikan protes di media sosial terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional dapur MBG dan kesejahteraan para pekerja.
Persoalan yang menjadi sorotan meliputi kebijakan pengurangan jumlah relawan, penyesuaian insentif operasional SPPG, hingga pemotongan gaji bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Kebijakan ini memunculkan keresahan karena para relawan dan pekerja merasa memiliki peran penting dalam memastikan makanan bergizi dapat diproduksi dan didistribusikan kepada para penerima manfaat setiap hari.
Salah satu relawan di SPPG Kota Bogor saat ditemui wartawan Mediaantartika.id mengaku menyangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono terkait pemotongan gaji dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, seharus beliau melihat dilapangan seperti apa. Dengan kebijakan ini, banyak teman teman kami kembali menjadi pengangguran,” ungkap salah satu relawan di SPPG wilayah Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Sejumlah mitra menilai bahwa perubahan kebijakan seharusnya mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Pasalnya, operasional SPPG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan makanan, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan proses penerimaan bahan baku, pengolahan, pemorsian, pengemasan, distribusi, hingga pencucian peralatan makan.
Pengurangan relawan sudah pasti menambah beban pekerjaan bagi tenaga kerja yang masih bertahan. Apabila jumlah personel tidak sebanding dengan kebutuhan operasional, hal tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas kerja, kualitas pelayanan, serta ketepatan waktu pendistribusian makanan kepada para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Selain persoalan tenaga kerja, penyesuaian insentif SPPG turut menjadi perhatian para mitra. Mereka berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar perhitungan, mekanisme pemberian insentif, serta komponen biaya operasional yang mengalami perubahan. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul kesalahpahaman antara BGN, mitra yayasan, kepala SPPG, dan para pekerja di lapangan.
Persoalan pemotongan gaji juga menjadi isu sensitif. Para pekerja berharap setiap perubahan sistem pengupahan dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan ketenagakerjaan, serta melalui komunikasi yang baik dengan pihak terkait. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menimbulkan ketidakpastian pendapatan bagi mereka yang setiap hari bekerja untuk mendukung keberhasilan program nasional tersebut.
Di sisi lain, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG memang merupakan hal yang diperlukan. Program berskala nasional dengan anggaran dan cakupan penerima manfaat yang besar tentu membutuhkan pengawasan, efisiensi, serta tata kelola yang akuntabel. Namun, evaluasi tersebut sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan operasional SPPG dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Karena itu, para mitra berharap Kepala BGN segera membuka ruang dialog dengan perwakilan mitra dan relawan untuk membahas berbagai keberatan tersebut. Mereka menginginkan adanya penjelasan resmi agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan ketidakpastian, konflik internal, maupun gangguan terhadap pelayanan MBG di berbagai daerah.
Para mitra dan relawan pada prinsipnya menginginkan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sukses sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi maupun banyaknya penerima manfaat, melainkan juga dari bagaimana pemerintah memperlakukan seluruh pihak yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
