Jakarta, Antartika Media Indonesia – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus didorong menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan koperasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih melibatkan 18 kementerian dan lembaga melalui satuan tugas yang dibentuk pemerintah. Keterlibatan tersebut juga mencakup pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota agar program dapat berjalan secara terkoordinasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Menurut Ferry, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan strategi besar untuk memperkuat ekonomi nasional berdasarkan semangat Pasal 33 UUD 1945. Koperasi diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan kegiatan usaha, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan nilai ekonomi berbagai potensi lokal.
Program tersebut berawal dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan dari desa.
Dalam pelaksanaannya, pembagian tugas antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting. Kementerian Koperasi bertanggung jawab terhadap penguatan kelembagaan, tata kelola, pendampingan, serta operasional koperasi. Sementara itu, PT Agrinas Pangan Nusantara berperan dalam pembangunan infrastruktur fisik, termasuk fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.
Koperasi Desa Merah Putih juga dirancang untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek, klinik, pergudangan, hingga distribusi logistik. Jenis usaha tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa sehingga keberadaan koperasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono turut menjelaskan bahwa koperasi akan dikembangkan sebagai mitra perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling. Skema ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di pedesaan, termasuk usaha mikro dan kecil yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang.
Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menilai Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi desa. Ia menekankan pentingnya sinergi 18 kementerian dan lembaga agar program tidak hanya berjalan pada tahap pembangunan fasilitas, tetapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
“Keberhasilan koperasi harus diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. Koperasi perlu mampu membantu petani memasarkan hasil panen, membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta menciptakan kesempatan kerja di lingkungan desa,” jelas Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi. Pengurus dan pengelola harus memiliki kemampuan manajerial, pemahaman bisnis, serta integritas agar koperasi dapat berjalan secara profesional. Pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan dinilai penting untuk membangun koperasi yang sehat dan mampu bersaing.
Selain itu, koordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperkuat agar kedua lembaga ekonomi tersebut dapat saling melengkapi. Pemerintah sendiri telah mendorong integrasi Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDes dan pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Koperasi dapat berperan sebagai penyerap dan pemasar hasil produksi masyarakat melalui kerja sama dengan BUMDes.
Pengawasan dan transparansi juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program. Pengelolaan dana, pembangunan fasilitas, penyaluran pembiayaan, hingga kegiatan operasional harus dilakukan secara akuntabel. Dengan demikian, koperasi dapat terhindar dari persoalan tata kelola dan benar-benar berorientasi pada kepentingan anggota serta masyarakat desa.
Bagi ANTARTIKA, keterlibatan 18 kementerian dan lembaga merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Namun, sinergi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah, dan memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Melalui pengelolaan yang profesional, dukungan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di pedesaan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian ekonomi desa.