Jakarta, Antartika Media Indonesia – Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan melalui koordinasi lintas instansi, pengerahan personel, serta optimalisasi berbagai sarana pemadaman.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, sebelumnya menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat berkonsentrasi agar persoalan karhutla dapat segera ditangani. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan pada 12 Oktober 2026. <Link ref=”turn862969search2″ title=”ANTARA – Menko Polhukam: Presiden sangat konsentrasi untuk penanganan karhutla”/>.
Dudung menjelaskan, dalam rapat tersebut Presiden menerima laporan perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi. Wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi perhatian, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan habitat berbagai satwa dilindungi.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada personel TNI, Polri, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penanganan kebakaran. Menurut Dudung, upaya pemadaman menghadapi sejumlah kendala, terutama asap tebal dan kondisi lahan gambut yang menyulitkan operasi udara maupun penanganan di lapangan.
Tidak berhenti pada pemadaman, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dinas kehutanan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla.
Pada 19 Oktober 2026, Dudung kembali menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan penanganan karhutla dilakukan secara masif, terukur, dan segera. Pemerintah bahkan memperkuat dukungan operasi udara dengan pengerahan pesawat Hercules, setelah sebelumnya menggunakan pesawat Cassa untuk mendukung operasi dengan teknologi dry ice atau es kering.
Menanggapi perhatian pemerintah tersebut, Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menilai fokus Presiden terhadap penanganan karhutla merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ia mendorong agar perhatian tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata dan program pencegahan yang konsisten.
Ramses juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
“Pencegahan tidak boleh hanya dilakukan ketika titik api sudah muncul, tetapi harus menjadi agenda berkelanjutan melalui pengawasan dan kesiapsiagaan di lapangan,” ungkap Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
Selain pengerahan personel, upaya pencegahan juga perlu didukung pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus berjalan tegas dan berdasarkan bukti. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Komitmen pemerintah dalam menangani karhutla juga disampaikan Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15 November 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menyampaikan berbagai langkah Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Bagi ANTARTIKA, keberhasilan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama yang kuat dan berkesinambungan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat harus memiliki komitmen bersama untuk melindungi lingkungan serta mencegah kerugian yang lebih besar.
Dengan perhatian Presiden dan penguatan koordinasi lintas sektor, penanganan karhutla diharapkan semakin efektif. Namun, keberhasilan upaya tersebut tetap harus diukur melalui hasil nyata di lapangan, berkurangnya titik kebakaran, perlindungan kawasan hutan, serta semakin kuatnya sistem pencegahan di daerah rawan karhutla.