Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) mendapat perhatian Ketua Umum Antartika Group, Ramses Sitorus. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kualitas makanan dan melindungi keselamatan seluruh penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ramses, SLHS bukan sekadar persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Sertifikat tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan sanitasi sebelum memproduksi serta mendistribusikan makanan kepada masyarakat.
“SLHS merupakan syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. Ini menyangkut keamanan pangan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Jangan sampai karena mengejar target jumlah penerima manfaat, kemudian aspek kebersihan dan kelayakan dapur justru diabaikan,” tegas Ramses Sitorus melalui keterangan resminya kepada media, Kamis (12/11/2026).
Ia menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Kepala BGN yang berani mengambil tindakan tegas terhadap ribuan SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan toleransi terhadap pengabaian standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional.
Berdasarkan keterangan resmi BGN pada 7 September 2026, ditemukan sebanyak 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing daerah. BGN menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar sertifikat yang belum terbit, melainkan ribuan dapur tersebut belum melakukan pendaftaran sama sekali.
Dari total 1.999 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 351 dapur berada di Wilayah 1, sebanyak 1.417 dapur di Wilayah 2, dan 231 dapur di Wilayah 3. Penutupan dilakukan untuk kepentingan investigasi dan evaluasi lebih lanjut sebelum operasional dapat dipertimbangkan kembali.
Ramses menilai langkah investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga kondisi fisik dapur, sumber air bersih, kebersihan peralatan memasak, kualitas bahan baku, kesehatan dan kebersihan tenaga pengolah makanan, hingga sistem pengelolaan limbah.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap dapur SPPG. Menurutnya, pengelolaan limbah yang buruk dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan berpotensi mengganggu standar higiene sanitasi dapur MBG.
Lebih lanjut, Ramses meminta seluruh mitra yayasan, kepala SPPG, dan pengelola dapur agar segera melakukan pembenahan apabila masih terdapat kekurangan. Seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Ia juga mendorong BGN untuk memberikan pendampingan kepada mitra yang mengalami kendala dalam proses pengurusan SLHS, terutama apabila terdapat hambatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di daerah. Namun, pendampingan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar keamanan pangan.
“Kalau memang belum memenuhi standar, silakan dilakukan pembenahan terlebih dahulu. Jangan dipaksakan beroperasi. Lebih baik dapur dihentikan sementara untuk memperbaiki kekurangan daripada mengambil risiko terhadap kesehatan ribuan anak penerima manfaat,” tambahnya.
Ketum Antartika Group juga berharap kebijakan penertiban ini diterapkan secara konsisten kepada seluruh SPPG di Indonesia tanpa membedakan yayasan, mitra, maupun pihak yang mengelolanya. Menurutnya, seluruh penyelenggara MBG harus tunduk pada aturan dan standar yang sama demi menciptakan tata kelola program yang profesional dan bertanggung jawab.
Ramses menegaskan bahwa dirinya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melalui BGN dalam memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia berharap program strategis nasional tersebut benar-benar menjadi investasi bagi masa depan generasi Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan dalam jumlah besar.
“Jangan kompromikan kesehatan anak-anak bangsa. Saya mendukung ketegasan Kepala BGN Sudaryono. SLHS harus menjadi standar wajib, IPAL harus diperhatikan, dan seluruh dapur harus memenuhi ketentuan higiene sanitasi. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas paling utama,” tutup Ramses Sitorus.
