Presiden Ungkap Kebocoran Anggaran hingga Rp480 Triliun, Ketum Antartika Desak KPK dan APH Segera Bergerak

Jakarta, Antartika Media Indonesia – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi kebocoran dan pemborosan anggaran negara yang mencapai Rp480 triliun mendapat perhatian serius dari Ketua Umum Antartika Group, Ramses Sitorus. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawasi dan menelusuri potensi penyimpangan anggaran negara, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ramses menilai angka Rp480 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Apabila potensi pemborosan tersebut dapat ditekan dan diselamatkan, anggaran negara bisa dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjadi salah satu sektor prioritas dalam pengawasan KPK dan aparat penegak hukum. Pasalnya, proses pengadaan yang melibatkan anggaran sangat besar memiliki risiko terjadinya penggelembungan harga (mark-up), pengaturan tender, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi apabila tidak diawasi secara ketat.

“Presiden sudah mengungkapkan adanya potensi pemborosan anggaran hingga Rp480 triliun. Ini harus menjadi alarm bagi KPK dan seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berhenti pada pernyataan dan evaluasi, tetapi harus ada langkah nyata untuk menelusuri ke mana anggaran negara selama ini digunakan dan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi di dalamnya,” tegas Ramses Sitorus dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Ia juga meminta KPK tidak hanya melakukan pengawasan setelah proyek selesai dilaksanakan. Pengawasan seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), proses lelang, penentuan pemenang tender, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemeriksaan hasil pengadaan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Ramses menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pola tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan harga yang signifikan untuk barang dengan spesifikasi serupa. Kondisi ini perlu dievaluasi agar uang rakyat tidak terbuang akibat sistem pengadaan yang tidak efisien.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, sekitar sepertiga APBN atau kurang lebih Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen dinilai berpotensi tidak efisien atau hangus, sehingga nilainya diperkirakan mencapai Rp480 triliun.

Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Prabowo mencontohkan kebutuhan pengadaan bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, dan obat-obatan yang dibeli secara terpisah oleh masing-masing daerah maupun instansi. Menurut Presiden, konsolidasi pengadaan melalui sistem yang lebih terpusat berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen.

Ramses menyambut baik gagasan Presiden untuk melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa efisiensi harus dibarengi dengan transparansi dan penegakan hukum. Jangan sampai kebijakan konsolidasi hanya menjadi perubahan sistem administrasi tanpa menyentuh persoalan mendasar berupa potensi permainan harga dan penyalahgunaan kewenangan.

Lebih lanjut, Ketum Antartika meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI membangun koordinasi dalam melakukan pemetaan terhadap proyek-proyek pengadaan yang memiliki nilai anggaran besar serta berisiko tinggi. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, proses hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.

Ia juga menegaskan bahwa pihak swasta atau perusahaan yang menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga integritas proses pengadaan. Tidak boleh ada praktik kongkalikong antara oknum pejabat dengan pihak penyedia yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada oknum pejabat, pengusaha, atau pihak lain yang terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, saya meminta agar ditindak tegas. Jangan ada yang dilindungi hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan dengan pihak tertentu,” tambah Ramses.

Menurut Ramses, momentum pengungkapan potensi pemborosan anggaran oleh Presiden Prabowo harus dijadikan titik awal pembenahan besar-besaran dalam tata kelola keuangan negara. KPK dan APH diharapkan tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga proaktif melakukan kajian, audit bersama lembaga berwenang, serta menindaklanjuti temuan yang memiliki indikasi pelanggaran hukum.

Menutup pernyataannya, Ramses Sitorus menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat efisiensi dan memberantas kebocoran anggaran negara. Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mampu membangun sistem pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara anggaran negara justru tidak dikelola secara maksimal. Kami dari Antartika mendukung Presiden Prabowo untuk membersihkan kebocoran anggaran. KPK dan seluruh aparat penegak hukum harus bergerak. Selamatkan uang rakyat dan buktikan bahwa hukum berlaku untuk siapa saja,” tutup Ramses Sitorus.