Jakarta, Media Antartika Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (Antartika), Ramses Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pakar salah satunya Ferry Amsari yang dinilai terlalu mudah menyudutkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ramses, kritik tersebut seringkali tidak didasari oleh data dan fakta yang valid, melainkan hanya berdasarkan asumsi pribadi dan pandangan subjektif semata.
Ramses Sitorus menyoroti fenomena di mana individu yang bukan merupakan pakar di bidang tertentu justru turut memberikan komentar pedas mengenai kebijakan pemerintah.
Hal ini, menurutnya, sangat disayangkan karena dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mengaburkan esensi dari kebijakan yang sebenarnya. Ia menekankan pentingnya setiap orang menggunakan keahlian yang telah dipelajarinya untuk memberikan kontribusi yang konstruktif.
“Seorang pakar harusnya menggunakan ilmunya sesuai dengan bidang yang ia kuasai. Jangan sampai, karena latah atau sekadar ingin terlihat kritis, mereka berbicara di luar keahliannya. Ini justru merusak kredibilitas keilmuan itu sendiri,” ujar Ramses dalam sebuah pernyataan yang diterima media, Selasa (21/4).
Lebih lanjut, Ramses secara spesifik menyinggung kebijakan strategis seperti swasembada pangan dan program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kebijakan-kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah visioner yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan nasional.
Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, kebijakan tersebut justru kerap mendapat serangan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidang terkait.
“Program swasembada pangan dan makan bergizi gratis itu adalah terobosan. Ini bukan sekadar program populis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengkritiknya tanpa memahami seluk-beluknya, tanpa data yang akurat, itu sama saja dengan menjegal pembangunan,” tegas Ramses.
Ia juga menyayangkan adanya ajakan-ajakan untuk melengserkan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran yang dinilainya tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional.
Menurut Ramses, proses demokrasi yang telah berjalan seharusnya dihargai, dan setiap pemerintahan berhak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program-programnya.
“Mengajak pelengseran presiden dan wakil presiden itu tindakan yang sangat serius. Ini bukan main-main. Kita harusnya mendukung jalannya pemerintahan yang sah, memberikan masukan yang membangun, bukan malah menebar ketidakpercayaan dan provokasi,” katanya.
Ramses Sitorus berharap agar para pakar dan publik secara umum dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah.
Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dengan semangat konstruktif, berdasarkan data dan fakta, demi kemajuan bangsa dan negara.
“Mari kita gunakan akal sehat dan ilmu kita untuk kebaikan bersama. Kritik boleh saja, tapi harus didasari oleh data, fakta, dan keahlian yang relevan. Jangan sampai kita terjebak dalam opini sesat yang hanya merugikan,” pungkas Ramses.