Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem outsourcing mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan lebih baik sekaligus menciptakan hubungan kerja yang lebih adil.
Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam meninjau kembali sistem outsourcing yang selama ini menjadi perhatian banyak pekerja di berbagai sektor.
Menurut Ramses, evaluasi perlu dilakukan agar kebijakan ketenagakerjaan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini tanpa mengabaikan hak-hak pekerja.
“Kami mendukung langkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem outsourcing. Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi para pekerja,” ujar Ramses Sitorus, Selasa (30/6).
Ia menilai selama ini masih terdapat berbagai persoalan yang kerap menjadi keluhan pekerja, mulai dari ketidakpastian status kerja, persoalan kesejahteraan, hingga perlindungan hak-hak tenaga kerja.
Ramses mengatakan evaluasi tersebut bukan semata-mata untuk menghapus sistem yang ada, tetapi lebih kepada mencari formulasi yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja.
Menurutnya, pekerja merupakan bagian penting dalam roda perekonomian nasional sehingga kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan harus disusun secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak.
Ia berharap pemerintah dapat mengajak pelaku usaha, serikat pekerja, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam proses evaluasi agar kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan.
