Jakarta, Antartika Media Indonesia – Penolakan kalangan buruh terhadap rencana pengenaan pajak terhadap Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi perhatian sejumlah pihak. Kebijakan yang menyangkut hak pekerja dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya para buruh.
Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menilai aspirasi yang disampaikan kalangan buruh perlu didengar secara serius oleh pemerintah. Menurutnya, kondisi ekonomi yang dihadapi banyak pekerja saat ini masih penuh tantangan.
Ramses mengatakan JHT pada dasarnya merupakan jaminan yang dipersiapkan bagi pekerja untuk masa depan dan menjadi bentuk perlindungan atas hasil kerja yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
“Hidup buruh saat ini sudah cukup sulit dengan berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat. Jangan lagi mereka dibebankan dengan pajak yang dapat mengurangi hak yang seharusnya diterima,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya, Selasa (30/6).
Ia menilai para pekerja saat ini menghadapi banyak tekanan, mulai dari kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari hingga ketidakpastian kondisi ekonomi. Karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja harus mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan serikat pekerja, kalangan buruh, serta pihak terkait sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat pekerja.
Ramses menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh kepentingan buruh sebaiknya mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan yang berkembang sehingga kebijakan yang nantinya diambil mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan kesejahteraan para pekerja.