Jakarta, Antartika Media Indonesia – Di tengah masa persiapan menjelang libur sekolah, wacana penghentian kegiatan di dapur pelayanan MBG menimbulkan perdebatan di berbagai daerah. Sebagian kepala sekolah dan orang tua mendukung agar anggaran dihemat, namun pengelola dapur mengaku khawatir fasilitas yang ada akan terabaikan jika tidak digunakan dalam waktu lama.
Perselisihan pandangan ini membuat banyak pihak meminta kejelasan dari BGN. Masing-masing pihak memiliki argumen yang logis: ada yang memikirkan efisiensi keuangan, ada pula yang memikirkan keberlangsungan aset dan kesiapan pelayanan di masa mendatang.
Merespons situasi ini, Ramses Sitorus menegaskan sikapnya agar BGN bersikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, kebijakan yang baik adalah yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan meminimalkan risiko kerugian dari segala sisi.
“Kami melihat ada sisi yang perlu dihemat, tapi ada juga sisi yang harus dijaga agar tidak rusak atau terlantar. Oleh karena itu, keputusan tidak boleh diambil secara sepihak di kantor saja. BGN harus turun dan berdiskusi dengan mereka yang setiap hari mengurus jalannya dapur ini,” ujar Ramses Sitorus Ketika dimintai tanggapannya, Jumat (19/6).
Ia mengingatkan bahwa membangun satu dapur standar membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Jika dibiarkan kosong dan tidak terurus selama berbulan-bulan, biaya untuk memperbaikinya nanti bisa lebih besar dibandingkan biaya operasional terbatas selama libur sekolah.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menghemat anggaran justru berujung pada pengeluaran tambahan untuk perbaikan fasilitas. Itu sama saja tidak efisien. Oleh karena itu, duduk bersama dan cari solusi terbaik adalah langkah yang paling bijaksana,” jelas Ramses.
Ia juga mengimbau agar perdebatan ini tetap berlangsung secara sehat dan konstruktif, dengan tujuan akhir tetap menjaga kualitas dan keberlangsungan Program Makanan Bergizi Gratis untuk kepentingan anak-anak Indonesia.