Muncul Pro dan Kontra Soal Penghentian Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Ramses Sitorus: BGN Harus Libatkan Semua Pihak Terkait
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Wacana penghentian operasional dapur MBG saat masa libur sekolah terus menjadi bahan perbincangan hangat. Di satu sisi, pendukung rencana ini beralasan bahwa anggaran negara harus digunakan secara efisien, sehingga jika tidak ada penerima manfaat, maka kegiatan operasional bisa dihentikan sementara.
Namun pandangan berbeda datang dari pengelola dapur dan organisasi pendukung program. Mereka menyatakan bahwa dapur bukan hanya berfungsi saat melayani siswa, melainkan juga membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan agar tetap siap pakai. Penghentian total justru berisiko merusak peralatan dan fasilitas yang sudah dibangun dengan dana besar.
Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menilai perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil memiliki banyak sisi yang perlu dikaji. Ia menegaskan bahwa langkah terbaik bukanlah memaksakan keputusan, melainkan mendengarkan semua pandangan sebelum menetapkan aturan resmi.
“Munculnya pro dan kontra ini adalah hal yang normal dalam sebuah sistem kebijakan. Namun, hal ini juga menjadi peringatan bagi BGN agar tidak bertindak sepihak. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan mitra, pengelola, dan pengawas sering kali tidak berjalan efektif saat diterapkan di lapangan,” tegas Ramses Sitorus di Jakarta, Jumat (19/6).
Ia menjelaskan bahwa selama libur sekolah, dapur tetap bisa memiliki fungsi lain, seperti melayani kelompok anak lain yang membutuhkan atau sekadar menjalankan perawatan berkala. Cara ini tetap menjaga nilai investasi sekaligus memastikan fasilitas siap digunakan begitu sekolah kembali dibuka.
“Jika kebijakan dibuat sepihak, maka potensi munculnya kendala di lapangan akan lebih besar. Kami mengingatkan, program ini adalah milik bersama, jadi pengambilan keputusannya pun harus melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab,” lanjutnya.
Ramses berharap BGN segera menggelar pertemuan dengar pendapat. Hasilnya nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil, efisien, dan tidak mengorbankan keberlangsungan program serta aset yang sudah ada.
