Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus menyayangkan terhentinya operasional puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Kondisi ini dinilai sangat berdampak terhadap kelangsungan program pelayanan makan bergizi bagi masyarakat yang selama ini menjadi penerima manfaat.
Menurut Ketum ANTARTIKA, keterlambatan pencairan dana operasional telah menyebabkan banyak SPPG tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Padahal, keberadaan SPPG merupakan ujung tombak dalam memastikan distribusi program pemenuhan gizi berjalan lancar di berbagai daerah, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa persoalan administrasi maupun keterlambatan anggaran seharusnya tidak menghambat pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Program pemenuhan gizi memiliki dampak langsung terhadap kualitas kesehatan penerima manfaat, sehingga keberlanjutan operasional SPPG harus menjadi prioritas utama pemerintah.
ANTARTIKA menilai bahwa kondisi yang terjadi di Kabupaten Tangerang menjadi sinyal bahwa koordinasi dan tata kelola anggaran program harus segera diperbaiki. Jika keterlambatan pencairan terus terjadi, maka bukan hanya operasional SPPG yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat menurun.
Ketum ANTARTIKA secara tegas meminta BGN untuk segera menyelesaikan proses pencairan dana operasional yang saat ini masih tertunda. Ia berharap langkah cepat dapat diambil agar seluruh SPPG yang terhenti dapat kembali beroperasi dan menjalankan distribusi program sesuai target yang telah ditetapkan.
“Puluhan SPPG di Kabupaten Tangerang saat ini tidak bisa beroperasi hanya karena dana operasional belum dicairkan. Kami meminta BGN segera mengambil langkah cepat agar operasional dapat kembali berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas Ketum ANTARTIKA, Ramses Sitorus dalam keterangannya, Senin (15/6).
Diketahui, laporan terbaru menyebut sedikitnya 62 SPPG di Kabupaten Tangerang menghentikan sementara operasional karena keterlambatan pencairan anggaran dari pusat. Situasi ini membuat distribusi layanan kepada ratusan ribu penerima manfaat ikut terdampak dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait.