Ketum Antartika Minta BGN Perbanyak Dapur MBG di Daerah Miskin, Jangan Menumpuk di Pulau Jawa
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menyoroti distribusi pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memperbanyak pembangunan dapur MBG di daerah-daerah miskin dan wilayah tertinggal agar manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Ramses mengatakan bahwa tujuan utama Program MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan. Karena itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Jangan sampai dapur MBG menumpuk di Pulau Jawa sementara masih banyak daerah miskin di luar Jawa yang justru membutuhkan perhatian lebih besar. Program ini harus hadir di wilayah yang paling membutuhkan,” ujar Ramses dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk menyukseskan Program MBG. Oleh sebab itu, distribusi pembangunan dapur harus mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan sosial agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah.
Ramses menjelaskan bahwa banyak daerah di Indonesia bagian timur, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, serta wilayah pedalaman yang masih menghadapi persoalan akses pangan bergizi. Kehadiran dapur MBG di wilayah tersebut diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak.
Ia menilai pembangunan dapur MBG di daerah miskin juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, keberadaan dapur MBG dapat mendorong penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sehingga roda perekonomian daerah ikut bergerak.
“Program MBG tidak hanya soal makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi harus mendapatkan porsi pembangunan yang lebih besar,” katanya.
Ramses juga meminta BGN melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh sebelum menentukan lokasi pembangunan dapur baru. Menurutnya, indikator seperti tingkat kemiskinan, angka stunting, jumlah siswa penerima manfaat, dan kondisi geografis harus menjadi pertimbangan utama.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Program MBG akan diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Jika distribusi dapur terlalu terpusat di wilayah tertentu, maka tujuan pemerataan kesejahteraan yang menjadi semangat program tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal.
Ramses menegaskan bahwa Presiden Prabowo sejak awal menginginkan Program MBG menjadi program nasional yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali. Karena itu, pelaksanaan di lapangan harus sejalan dengan visi tersebut.
“BGN perlu memastikan bahwa daerah miskin, daerah tertinggal, dan wilayah terluar mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai terjadi penumpukan dapur di satu wilayah sementara daerah lain masih menunggu pelayanan. Pemerataan adalah kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ramses menyatakan optimistis Program MBG dapat menjadi salah satu program paling berdampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia apabila dijalankan secara profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh daerah di Tanah Air.
