Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh kementerian, lembaga, dan badan negara.
Menurutnya, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan setiap anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Ramses Sitorus menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, siapapun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun statusnya sebagai unsur organ ataupun non-organ.
Lebih lanjut, Ramses menyampaikan bahwa apabila terdapat 26 nama yang disebut-sebut dalam berbagai laporan atau informasi yang berkembang terkait dugaan penyimpangan di lingkungan BGN, maka seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan perlu dipanggil dan dimintai keterangan secara terbuka sesuai prosedur hukum.
Ia menekankan bahwa pemanggilan tersebut bukan berarti menyatakan seseorang bersalah, melainkan merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh fakta yang lengkap dan objektif.
“Transparansi proses hukum merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan keterbukaan informasi yang proporsional, publik dapat melihat bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi,” ungkap Ramses Sitorus dalam keterangannya, Rabu (10/6)
Ramses juga menilai bahwa program-program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
Apabila terdapat oknum yang memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka tindakan tersebut harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Ramses mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan pemerintah dan aparat penegak hukum. Organisasi masyarakat, akademisi, media, dan masyarakat sipil dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta memberikan masukan yang konstruktif demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Ramses Sitorus menegaskan bahwa ANTARTIKA siap mengawal setiap proses penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan korupsi, baik di BGN maupun di kementerian, lembaga, dan badan negara lainnya. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak serta menjadi bukti nyata bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di Indonesia.
Sebagai penutup, ANTARTIKA menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Ramses Sitorus berharap seluruh aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen dan berani menindak setiap pelaku korupsi berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, bersih, dan sejahtera dapat terwujud melalui pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, ujarnya.