Ketum Antartika: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Analisis Puluhan Tahun Lalu Presiden Prabowo karena Banyaknya Praktik Culas Underinvoicing
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus menilai berbagai temuan terkait praktik underinvoicing yang belakangan terungkap semakin membuktikan bahwa analisis ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sejak puluhan tahun lalu bukanlah sekadar asumsi politik, melainkan berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan.
Menurut Ketum Antartika, hingga saat ini belum ada profesor-profesor ekonomi yang mampu membantah secara substansial pandangan Presiden Prabowo mengenai kebocoran kekayaan negara yang terjadi melalui berbagai modus perdagangan internasional yang tidak transparan.
“Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa membantah analisis Presiden Prabowo mengenai kebocoran ekonomi nasional. Padahal beliau sendiri sering mengatakan bukan ahli ekonomi. Namun kenyataannya, banyak fakta yang kini terungkap justru menguatkan apa yang selama ini beliau sampaikan,” ujar Ketum Antartika dalam keterangannya, Rabu, (24/6).
Ia menjelaskan bahwa praktik underinvoicing merupakan salah satu bentuk kecurangan yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar. Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga sebagian keuntungan dapat disimpan di luar negeri dan tidak tercatat secara utuh dalam sistem perpajakan Indonesia.
Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya di DPR mengungkap dugaan praktik underinvoicing, undercounting, dan transfer pricing yang berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kebocoran ekonomi dalam jumlah sangat besar.
Ketum Antartika menilai bahwa persoalan tersebut selama ini sering dianggap sebagai teori atau dugaan semata. Namun kini berbagai data dan investigasi pemerintah mulai membuka tabir praktik-praktik yang merugikan negara tersebut. Pemerintah bahkan disebut tengah menelusuri sejumlah perusahaan yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor melalui skema underinvoicing.
Menurutnya, keberanian Presiden Prabowo mengangkat isu tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi tata kelola perdagangan nasional. Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan ekspor dan memperbaiki sistem kepabeanan merupakan bagian dari upaya menutup celah kebocoran yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Ketum Antartika mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia sering kali mengalami paradoks. Di satu sisi memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain masih menghadapi keterbatasan fiskal untuk membiayai pembangunan. Menurutnya, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah kebocoran ekonomi yang berlangsung secara sistematis dan tidak tertangani secara optimal.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengungkap berbagai praktik perdagangan yang diduga merugikan negara. Menurutnya, transparansi dan penegakan hukum harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi pihak yang memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan bangsa.
Lebih lanjut, Ketum Antartika menegaskan bahwa pengungkapan praktik underinvoicing tidak boleh berhenti pada wacana. Pemerintah perlu memastikan adanya tindak lanjut berupa audit menyeluruh, penegakan hukum, serta reformasi sistem pengawasan ekspor dan impor agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kalau kebocoran-kebocoran ini bisa ditutup, maka dana yang selama ini hilang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga program-program strategis yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan membongkar praktik underinvoicing akan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi menjadi negara kaya sumber daya tetapi kehilangan sebagian besar manfaat ekonominya akibat praktik-praktik curang yang dilakukan segelintir pihak.
“Presiden Prabowo sejak lama berbicara tentang kebocoran ekonomi. Hari ini berbagai fakta yang terungkap menunjukkan bahwa persoalan itu memang nyata. Karena itu, sudah saatnya seluruh elemen bangsa mendukung langkah pemerintah untuk membersihkan sistem perdagangan nasional dari praktik-praktik culas seperti underinvoicing,” tutup Ketum Antartika.
