Ketum Antartika: Banyaknya Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar Negeri Diduga Akibat Praktik Kurang Bayar
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus menyoroti masih maraknya praktik kurang bayar dalam berbagai aktivitas ekonomi yang dinilai menjadi salah satu penyebab mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri. Menurutnya, praktik tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Ketum Antartika mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari mineral, batu bara, perkebunan, perikanan, hingga berbagai komoditas strategis lainnya. Namun, kekayaan yang melimpah tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Namun, apabila masih terdapat praktik kurang bayar dalam kegiatan perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam, maka sebagian kekayaan bangsa berpotensi mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).
Menurutnya, praktik kurang bayar dapat terjadi melalui berbagai modus, seperti pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai, manipulasi harga, hingga pengurangan kewajiban pembayaran pajak maupun penerimaan negara lainnya. Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan.
Ketum Antartika menilai bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa kebocoran penerimaan negara tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor, impor, serta sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, pengawasan yang ketat merupakan langkah penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional.
Lebih lanjut, Ketum Antartika menilai bahwa digitalisasi sistem pengawasan dan peningkatan transparansi menjadi kunci dalam menutup celah terjadinya praktik kurang bayar. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, peluang terjadinya manipulasi data maupun transaksi dapat diminimalkan.
Selain itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga aset negara.
“Jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dinikmati rakyat justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu melalui berbagai praktik yang tidak sesuai aturan. Negara harus hadir untuk memastikan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat dapat masuk ke kas negara,” tegasnya.
Ketum Antartika optimistis bahwa dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekonomi dan pemberantasan berbagai bentuk kecurangan, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Sudah saatnya seluruh kekayaan Indonesia dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika praktik kurang bayar dapat ditekan, maka manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan lebih cepat,” pungkasnya.
