Kendaraan Listrik Milik BGN, Ramses Sitorus: Uang Negara Sudah Keluar, Penggunaan Harus Dimaksimalkan
Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Keberadaan sejumlah unit kendaraan bermotor listrik yang dimiliki Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan seiring berjalannya waktu. Kendaraan tersebut dibeli menggunakan anggaran negara untuk mendukung kelancaran operasional program Makanan Bergizi Gratis di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari kas negara harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Ia menyatakan, setelah dana dikeluarkan untuk pengadaan kendaraan tersebut, hal terpenting berikutnya adalah memastikan manfaatnya bisa dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.
“Uang rakyat sudah dikeluarkan untuk membelinya. Artinya, aset ini bukan sekadar milik lembaga, melainkan milik negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak boleh ada yang teronggok atau tidak terpakai dengan alasan apa pun,” ujar Ramses dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Menurutnya, motor dan kendaraan listrik tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung distribusi bahan makanan, pemantauan lokasi penyaluran, hingga kunjungan ke lapangan agar program MBG berjalan efektif. Penggunaannya juga dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah menuju energi bersih dan ramah lingkungan.
Ramses mengimbau kepada jajaran di lingkungan BGN untuk membuat jadwal penggunaan dan perawatan yang teratur. Hal ini bertujuan agar usia pakai kendaraan lebih lama dan biaya pemeliharaan di masa mendatang tetap terkendali tanpa membebani anggaran tambahan.
“Jika sudah dibeli namun tidak dimanfaatkan secara maksimal, itu sama saja dengan menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat. Kami akan terus mengawasi agar setiap aset negara, termasuk kendaraan listrik ini, berfungsi sesuai tujuan awal pengadaannya,” tambahnya.
Ia juga meminta lembaga pengawas terkait turut memantau penggunaan aset tersebut agar tidak terjadi penyimpangan. Transparansi dalam pelaporan penggunaan akan menjadi kunci agar publik bisa melihat bagaimana uang negara digunakan untuk kepentingan umum.
