Jakarta, Antartika Media Indonesia – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Perkara yang semula berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tersebut kini merembet pada dugaan tindak pidana makar. Perkembangan ini menjadi sorotan publik sekaligus ujian bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.
Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menyoroti perkembangan perkara tersebut dan menegaskan pentingnya Polri mengembalikan marwah institusi. Menurut pandangan yang disampaikan dalam pokok pernyataan terkait isu ini, penanganan kasus harus dilakukan secara serius, transparan, dan tidak boleh berhenti pada pengungkapan pelaku semata, tetapi juga harus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami dari Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA) mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam menangani kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri LSP dan kawan-kawan,” ujar Ramses Sitorus, Rabu (18/11/2026).
Perkembangan terbaru, Polri telah meningkatkan penanganan dugaan makar terkait kasus penyadapan tersebut ke tahap penyidikan. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, permufakatan jahat, dan dugaan makar. Namun, Kapolri menegaskan bahwa dugaan makar masih harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri.
Dalam proses pendalaman tersebut, penyidik memfokuskan pemeriksaan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan aktivitas pihak-pihak terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar yang dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar.
Kasus dugaan penyadapan itu sendiri telah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Berdasarkan pemberitaan yang tersedia, empat nama telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Perkembangan penanganan perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan institusi penegak hukum.
Ramses Sitorus menilai, momentum ini harus menjadi kesempatan bagi Polri untuk melakukan pembenahan dan memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, menurut pokok sikap yang disampaikan, harus dijaga melalui tindakan nyata, transparansi, serta ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan tanggung jawab individu dengan institusi secara keseluruhan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum tidak semestinya langsung digeneralisasi sebagai kebijakan seluruh institusi. Namun, Polri tetap memiliki tanggung jawab untuk mengungkap perkara secara terbuka, memperbaiki pengawasan internal, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Pemerintah sendiri sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta proses hukum terkait dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan bukti elektronik dilakukan secara objektif, transparan, serta sesuai peraturan perundang-undangan. Arahan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026.
Pada akhirnya, pengusutan kasus ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Polri diharapkan mampu membuktikan komitmennya melalui proses yang terbuka, akuntabel, dan berlandaskan hukum. Bagi Ramses Sitorus, pemulihan marwah institusi harus diwujudkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa tebang pilih.