Jakarta, Antartika Media Indonesia – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara menanggapi tudingan yang mengaitkan namanya dengan praktik judi online (judol), doxing, hingga intimidasi. Dasco dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan meminta masyarakat lebih bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Melalui pernyataan yang disampaikan di akun media sosial pribadinya pada Rabu (18/11/2026), Dasco menyebut pengaitan namanya dengan berbagai tudingan tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menilai narasi serupa kembali muncul ketika ada isu tertentu yang sedang menjadi perhatian publik.
Dasco juga menjelaskan bahwa pemberitaan Majalah Tempo yang menjadi salah satu rujukan polemik tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Menurutnya, terdapat perbedaan antara isi pemberitaan media dengan unggahan sejumlah akun media sosial yang kemudian menafsirkan pemberitaan tersebut dan secara langsung mengaitkan namanya dengan aktivitas ilegal itu.
Terkait unggahan media sosial yang secara terang-terangan menyebut dirinya terlibat judi online, Dasco menyatakan akan mendiskusikan persoalan tersebut lebih lanjut bersama kuasa hukumnya. Ia membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas.
Selain membantah tudingan judol, Dasco juga menepis tuduhan melakukan doxing atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin, termasuk intimidasi. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut. Dasco bahkan menyebut pola tuduhan serupa telah berulang kali dialamatkan kepadanya.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, sebagaimana disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, menekankan pentingnya mengusut penyebaran informasi bohong yang berpotensi merugikan seseorang.
“Kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan tuduhan yang belum teruji kebenarannya,” ungkap Ramses Sitorus dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Ramses juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang objektif dan tidak tebang pilih. Menurut sikap yang disampaikan tersebut, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam penyebaran informasi palsu, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, polemik ini menjadi pengingat bahwa ruang digital membutuhkan tanggung jawab bersama. Informasi yang beredar di media sosial tidak semestinya langsung dianggap sebagai kebenaran, terlebih apabila menyangkut tuduhan serius terhadap seseorang. Verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan bukti menjadi langkah penting sebelum publik menarik kesimpulan.
Dasco sendiri menyatakan mendukung kebebasan berbicara serta prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga negara. Ia juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tuduhan yang berkembang, sehingga persoalan tersebut dapat menjadi terang berdasarkan fakta.
Dengan demikian, penyelesaian polemik ini perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah, keterbukaan, dan proses hukum yang adil. Siapa pun yang menyampaikan tuduhan maupun pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, sementara setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah.