Agus Supriadi 
Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika Group, Ramses Sitorus, menyayangkan aksi yang dilakukan Koalisi MBG Watch dengan melakukan tindakan simbolis berupa “segel” terhadap kantor Badan Gizi Nasional dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu (10/6).
Menurut Ramses, menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, ia menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum selama dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, Ramses menilai bahwa aksi yang berpotensi mengganggu aktivitas operasional lembaga negara sebaiknya dihindari. Menurutnya, kritik yang konstruktif harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama ketika menyangkut program-program pemerintah yang sedang berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kami menghormati setiap aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat. Akan tetapi, jangan sampai cara penyampaiannya mengganggu aktivitas pelayanan dan pelaksanaan program yang sedang berjalan. Yang dirugikan nantinya bukan hanya institusi, tetapi juga masyarakat penerima manfaat program tersebut,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Ia menjelaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional tengah fokus menjalankan berbagai program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Ramses menegaskan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi. Bahkan, menurutnya, kritik yang berbasis data dan fakta dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan.
Meski demikian, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, komunikasi, dan penyampaian aspirasi yang tidak menghambat jalannya pelayanan publik. Dengan demikian, proses demokrasi tetap berjalan sehat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.
Lebih lanjut, Ramses mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara objektif. Jika ditemukan kekurangan atau permasalahan di lapangan, ia mendorong agar hal tersebut disampaikan melalui mekanisme yang tepat sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Menurutnya, keberhasilan program-program pemerintah membutuhkan dukungan, pengawasan, dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan hendaknya disampaikan dalam semangat membangun, bukan dengan tindakan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan program-program pemerintah berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, mari kita jaga ruang demokrasi dengan tetap menghormati hak orang lain dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik,” tutup Ramses.
