Jakarta, Antartika Media Indonesia – Di tengah munculnya desakan dari sejumlah pihak agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan program. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari menekankan bahwa berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program. Fokus utama yang dilakukan adalah memastikan manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Waka BGN yang lebih mengedepankan langkah pembenahan dibanding penghentian program.
Ramses menilai kebijakan yang menyentuh masyarakat luas memang membutuhkan proses evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan yang muncul dalam implementasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
“Kami mengapresiasi langkah Waka BGN yang tetap fokus pada pembenahan dan manfaat program. Kritik dan evaluasi seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan program, bukan menghentikannya,” ujar Ramses Sitorus, Rabu (17/6).
Ia mengatakan Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
Menurut Ramses, program berskala nasional tentu akan menghadapi berbagai tantangan pada tahap implementasi. Karena itu, penguatan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan sistem menjadi langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan berjalan lebih efektif.
Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung proses penyempurnaan program MBG sehingga manfaat yang diharapkan dapat dirasakan secara luas dan berkontribusi terhadap pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.