Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menunaikan ibadah haji melalui jalur reguler setelah menunggu selama 12 tahun. Menurut Ramses, langkah tersebut menunjukkan keteladanan dan sikap taat aturan yang patut dicontoh oleh para pejabat negara.
Ramses menilai, sebagai pejabat publik, Kepala BGN telah memberikan contoh konkret bahwa ibadah haji dapat dijalankan dengan penuh kesabaran tanpa harus memanfaatkan jalur khusus atau fasilitas istimewa. Hal ini dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
“Menunaikan rukun Islam kelima melalui jalur reguler selama 12 tahun menunggu adalah bentuk komitmen moral dan spiritual yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa pejabat negara juga mampu menahan diri dan patuh pada sistem yang berlaku,” ujar Ramses dalam keterangannya kepada media, Senin (1/6).
Lebih lanjut, Ramses menekankan bahwa keteladanan tersebut sejalan dengan nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap aparatur negara. Ia berharap sikap ini dapat menjadi inspirasi bagi pejabat lain dalam menjalankan kewajiban keagamaan maupun tugas kenegaraan dengan penuh tanggung jawab.
“Contoh yang ditunjukkan Kepala BGN juga memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa kesempatan beribadah haji terbuka secara adil bagi semua warga negara. Dengan mengikuti jalur reguler, pejabat negara turut memperkuat prinsip kesetaraan dan transparansi dalam layanan publik,” tambahnya.
Ramses juga mengajak seluruh pejabat dan tokoh publik untuk meneladani sikap tersebut. Ia menilai bahwa keteladanan dari pimpinan akan berdampak luas dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, sederhana, dan berorientasi pada nilai-nilai moral.
Di akhir pernyataannya, Ramses berharap semangat keteladanan ini tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga dalam pengabdian sehari-hari para pejabat negara kepada masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terus terjaga dan diperkuat.