Jakarta, Antartika Media Indonesia – Ketua Umum Antartika, Ramses Sitorus, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) lebih proaktif menyelesaikan persoalan ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini belum beroperasi. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap para investor dan mitra yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ramses mengatakan, banyak pihak yang telah menyiapkan lahan, membangun fasilitas dapur, membeli peralatan, hingga merekrut tenaga kerja dengan harapan dapat segera menjalankan operasional SPPG. Namun, hingga saat ini sebagian di antaranya masih menunggu kepastian dari pemerintah.
“BGN perlu lebih proaktif memberikan kepastian kepada para mitra. Mereka telah menginvestasikan dana yang tidak sedikit demi mendukung program pemerintah. Jangan sampai mereka justru menanggung kerugian karena belum adanya kejelasan operasional,” ujar Ramses dalam keterangannya, Rabu (8/7).
Ia menilai percepatan operasional SPPG di wilayah 3T penting karena daerah tersebut merupakan kawasan yang justru membutuhkan intervensi gizi lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Karena itu, keterlambatan operasional perlu segera dicarikan solusi.
Selain menyangkut pelayanan gizi bagi masyarakat, Ramses menilai keberadaan SPPG juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Operasional dapur akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan permintaan bahan pangan lokal, serta menggerakkan pelaku UMKM di sekitar lokasi.
Ramses berharap BGN segera melakukan pendataan terhadap seluruh mitra yang telah menyelesaikan pembangunan dapur namun belum memperoleh jadwal operasional. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap program MBG.
Ia optimistis apabila koordinasi antara pemerintah pusat dan para mitra diperkuat, pelaksanaan SPPG di wilayah 3T dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam beberapa bulan terakhir, BGN memang melakukan evaluasi dan penataan pelaksanaan SPPG, termasuk moratorium pembangunan dapur baru serta penajaman sasaran penerima manfaat.